BIMATA.ID, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Yan Permenas Mandenas meminta pemerintah untuk segera menindaklanjuti hasil penyelidikan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) terkait penembakan seorang tokoh agama Yeremia Zanambani dan rentetan penembakan yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Papua.
“Pelaku harus diproses hukum, baik peradilan militer maupun peradilan umum dan diumumkan ke publik sebagai langkah keseriusan pemerintah pusat,” kata Yan dalam siaran pers, Jakarta, Selasa (27/10/2020).
Sebagaimana diketahui, dalam laporan TGPF menemukan dugaan keterlibatan aparat keamanan dalam kematian Pendeta Yeremias Zanambani pada 19 September 2020. TGPF telah melakukan penyelidikan sejak 7 hingga 12 Oktober 2020, atau sekitar dua pekan pasca-insiden penembakan.
Selain itu, TGPF yang diketuai Benny Mamoto tersebut juga menyebutkan, kelompok kriminal bersenjata (KKB) sebagai dalang atas kematian Serka Sahlan, dan seorang warga sipil Badawi pada 17 September, serta Pratu Dwi Akbar Utomo pada 19 September.
“Kasus ini menjadi isu internasional dan politisasi isu HAM karena terbunuhnya pendeta Yeremia Zanambani oleh anggota TNI yang bertugas saat itu. Hal ini harus dituntaskan segera, karena pihak internasional ingin melihat keseriusan Pemerintah menuntaskan kasus tersebut,” ujar politisi Fraksi Partai Gerindra itu.
Yan berharap, Pemerintah jangan sekadar membangun opini publik, setelah diumumkan hasil temuan TGPF, namun penyelesaian kasus penembakan Pdt Yeremia Zanambani harus tuntas.
Legislator dapil Papua itu juga meminta Pemerintah tidak sekadar mementingkan aspek sosial politik dari pada komitmen Pemerintah terhadap penyelesaian kasus tersebut melalui proses hukum yang berlaku.
“Temuan TGPF wajib diteruskan ke pihak terkait dengan melakukan proses hukum terhadap para pelaku dalam rangka memberi efek jera kepada oknum-oknum yang telah melakukan pelanggaran tersebut. Pelaku telah mencoreng eksistensi Pemerintah RI di dunia internasional dari aspek pelanggaran HAM,” katanya.
Yan menilai, rentetan peristiwa penembakan yang terjadi selama ini di Papua sangat mengganggu stabilitas politik dan keamanan secara nasional. Karenanya, ia meminta Pemerintah konsisten terhadap penyelesaian masalah di Papua, sehingga masyarakat internasional dapat melihat keseriusan Pemerintah RI terhadap penyelesaian masalah tersebut.
Ke depan, Yan mengusulkan, agar ada evaluasi bersama Panglima TNI untuk segera menindak tegas anggotanya yang terlibat di luar prosedural tugas dan kewajibannya, atau melakukan tindakan melawan hukum, baik militer maupun peradilan umum yang berlaku.