BIMATA.ID, Lombok – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal mengapresiasi kinerja Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah yang telah mengambil langkah-langkah pembinaan untuk mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di provinsinya untuk menjadi supplier utama dari belanja-belanja pemerintah daerah.
Hal itu diungkapkan Hekal saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Badan Standardisasi Nasional (BSN), ITDC, PT. Wijaya Karya, PT. Garuda Indonesia, dan PT Sarinah, di Lombok, NTB, Senin (19/10/2020).
Kunker ini guna meninjau dukungan Kementerian BUMN terhadap Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di NTB, khususnya dalam menunjang dan memberikan pembinaan terhadap pelaku UMKM.
“Tentunya ingin kita support (UMKM), karena hal tersebut menjadi penopang ekonomi kerakyatan di masa pandemi ini,” papar Hekal, dikutip dari dpr.go.id.
Politisi Partai Gerindra itu juga meminta kepada jajaran BSN untuk mempermudah UMKM mendapatkan Standar Nasional Indonesia (SNI) agar UMKM dapat semakin berkembang serta memiliki kualitas, desain, dan pemasaran yang bagus.
Namun, pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia saat ini telah menyebabkan penurunan jumlah wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara, yang berdampak pada menurunnya penjualan produk UMKM. Sehingga hal ini mengharuskan Pemerintah memberikan solusi bagi UMKM, khususnya pelaku UMKM di Lombok.
“Kita ingatkan kepada mitra-mitra kita agar dapat dipikirkan bagaimana wisata lokal dapat turut menghidupkan perekonomian lokal, terutama dengan UMKM-nya,” jelas Hekal.
Hekal juga mengingatkan kepada mitra-mitra Komisi VI DPR RI agar dapat membina UMKM, sehingga ke depannya UMKM dapat berdiri sendiri.
