BIMATA.ID, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia (RI), Tito Karnavian, meminta Pejabat Pelaksana (Plt) dan Pejabat Sementara (Pjs) menjaga netralitas selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020.
“Posisi yang tidak netral itu akan menjadi potensi konflik. Kalau sampai terjadi, maka saya akan menggunakan instrumen-instrumen yang ada untuk memberikan sanksi, bila memang terbukti. Jadi tolong ambil posisi netral,” ucapnya, di Jakarta, Rabu (30/9/2020).
Tito menyebutkan, Plt dan Pjs tidak perlu mengeluarkan komentar yang dapat membuat satu atau lebih pasangan calon (Paslon) menjadi antipati dan tidak percaya kepada rekan Kepala Daerah.
Kemudian, Tito mengajak Kepala Daerah definitif yang tidak ikut bertarung dalam pesta demokrasi agar menjadikan momentum Pilkada sebagai sarana mobilisasi masyarakat untuk menjadi agen perlawanan Covid-19.
“Lawan Covid-19 momentum bagi rekan-rekan Kepala Daerah yang definitif untuk menggerakkan, memobilisasi masyarakat untuk melawan Covid-19 dengan memanfaatkan para Paslon dan para tim suksesnya menjadi agen-agen perlawanan Covid-19,” jelasnya.
Selain itu, Tito juga meminta kepada seluruh Kepala Daerah, termasuk Plt dan Pjs untuk terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder di daerah. Hal ini bertujuan agar protokol kesehatan yang telah diatur melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dapat diterapkan dengan baik.
“Rangkul semua pihak dan lakukan langkah-langkah koordinasi secara rutin. Kerumunan-kerumunan yang tidak sesuai dengan aturan KPU, yang tidak bisa menjaga jarak, apapun bentuknya juga harus dilarang. Rapat umum sudah jelas itu dilarang total dan dianjurkan menggunakan media daring,” ungkapnya.
[MBN]
