BIMATA.ID, KBB – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat (KBB), Sundaya mengungkapkan, sudah meminta kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) KBB untuk menyelesaikan regulasi penerima pupuk bersubsidi, seperti Kartu Tani.
Pasalnya, saat ini, petani di KKB sangat kesulitan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi dari Pemerintah Pusat.
Selain itu, politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini juga meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) KKB untuk menyediakan distributor pupuk bersubsidi, sehingga tidak lagi menginduk ke daerah lain, seperti Kabupaten Bandung, Kota Bandung atau Kota Cimahi.
“Ini kan ironis, pesawahan di KBB cukup luas, tapi kenapa tidak punya distributor sendiri. Makanya waktu Raker, kita panggil juga Disperindag,” ungkap Sundaya, di Gedung DPRD KKB, Rabu (7/10/2020).
Legislator daerah pemilihan (Dapil) KKB II ini meminta DPKP dan Disperindag KKB untuk menggandeng pengusaha menjadi distributor pupuk bersubsidi tersebut. Hal ini untuk mempermudah petani memperoleh pupuk bersubsidi.
“Kita juga meminta pada DPKP, supaya terus berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat agar para petani segera mendapat subsidi itu,” jelas Sundaya.
[MBN]
