Gerindra Buka-Bukaan Soal Pupuk Subsidi Yang Langka
BIMATA.ID, Jakarta – Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Andre Rosiade, buka-bukaan soal penyebab pupuk subsidi menjadi langka. Padahal, berdasarkan tinjauan di lapangan terutama di lokasi daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), pasokan pupuk di gudang masih banyak.
“Faktanya di gudang Pupuk Indonesia itu, di Teluk Bayur kalau tidak salah, itu stok pupuk banyak. Kalau dibilang pupuknya nggak ada, jika kita cek di gudang jumlahnya begitu banyak, berlimpah bahkan. Bahkan di depan-depan gudang juga masih ada pupuknya,” ucap Andre, dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan PT Pupuk Indonesia (Persero), Kamis (1/10/2020).
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Provinsi Sumbar ini menjelaskan, kelangkaan pupuk subsidi terjadi karena alokasi subsidi yang diberikan Pemerintah kurang. Walaupun pupuk di gudang masih banyak, akan tetapi yang disubsidi terbatas.
Pada Agustus 2020 ini, Pemerintah menambah alokasi anggaran menjadi 8,9 juta ton pupuk subsidi, jumlah itu masih lebih rendah dari 2018 yang 9,5 juta ton dan 2019 yang 8,8 juta ton.
“Jumlah pupuk subsidi yang harus dikeluarkan pupuk Indonesia itu terbatas, sehingga banyak masyarakat petani kesulitan mendapatkan pupuk subsidi. Bukan karena pupuknya tidak ada, pupuknya banyak, tapi uang untuk subsidi itu sedikit, terbatas, sehingga banyak petani yang tidak mendapat pupuk subsidi,” jelas Andre.
Menurut Ketua Harian Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini, ada petani yang terdaftar dalam sistem Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), namun tidak dapat pupuk subsidi karena dengan jumlah yang terbatas sehingga membuat petani harus berebut.
“Kadang dari usulan RDKK 1 Provinsi, misalnya Sumatera Barat, disetujui nilainya 500, faktanya setelah dibawa ke DPR dan Kementerian Pertanian yang turun itu hanya setengah persetujuannya. Sehingga, orang di Provinsi main cepat-cepatan, si petani mana yang paling cepat beli pupuk, sehingga itulah penyebabnya yang terdaftar di RDKK pun tidak dapat,” tutur Andre.
[MBN]
