BIMATA.ID, Jakarta – Deputi Komunikasi dan Informasi Badan Intelijen Negara (BIN), Wawan Purwanto menyebut, BIN mencatat beberapa kerawanan dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 yang digelar di tengah kondisi pandemi Covid-19.
Menurut Wawan, kerawanan Pilkada Serentak 2020 berkaitan dengan ancaman konvensional, seperti konflik antar pendukung pasangan calon (Paslon) dan pendukung kandidat dengan penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu).
“Konflik antar pendukung biasanya karena persaingan kandidat yang ketat dan dugaan kecurangan dilakukan salah satu pasangan calon,” tuturnya, saat menjadi pembicara diskusi daring yang digelar Masyarakat Pers Pemantau Pemilu (Mappilu), dengan tema ‘Antisipasi Kerawanan Kamtibmas dan Kesehatan dalam Pilkada Serentak 2020’, Jumat (23/10/2020).
Selanjutnya Wawan menambahkan, kerawanan Pilkada Serentak 2020 berkaitan lonjakan pasien positif Covid-19. Utamanya masa kampanye yang dilakukan Paslon lebih mengedepankan tatap muka.
“Di masa kampanye, rentan meningkatkan lonjakan pasien Covid-19 akibat ada kerumunan dan tatap muka pendukung dengan calon Kepala Daerah,” lanjutnya.
Wawan juga menyampaikan, politik uang dan penyebaran hoaks menjadi peta kerawanan Pilkada Serentak 2020. Terkait hoaks ini bisa saja menjadi masif karena pelaksanaan kampanye yang diarahkan ke digital.
“Keempat (kerawanan) distribusi logistik. Kerusakan surat suara perlu menjadi atensi karena bisa mengganggu proses Pilkada. Pada umumnya, kerusakan surat suara saat proses pengiriman ke KPU,” ucapnya.
[MBN]
