BIMATA.ID, Subang – Perum BULOG menerima Komisi IV DPR RI dalam Kunjungan Kerja Masa Reses I di Subang, Jawa Barat, Jumat, (16/10/2020) guna meninjau langsung kualitas beras untuk program Bansos tahun 2020 dari Kementerian Sosial RI di wilayah tersebut.
Direktur Pengembangan Bisnis dan Industri Perum Bulog, Bachtiar yang ikut mendampingi dan menerima Kunker tersebut menegaskan, pihaknya terus memaksimalkan penyaluran program Bansos Beras kepada Keluarga Penerima Manfaat dan berkomitmen untuk memastikan kualitas dan kuantitas beras di pintu gudang Bulog di seluruh wilayah Indonesia, untuk selanjutnya diserahkan kepada jasa pengangkut/transporter yang ditunjuk oleh Kemensos RI.
“Kami sudah menyediakan stok beras sesuai kualitas yang ditentukan untuk program Bansos Beras ini, sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020 kami telah menyalurkan Beras Bansos ini sebesar 321.222 ton atau 71 persen dari pagu 3 alokasi. Memperhatikan realisasi tersebut maka masih tersisa sebesar 128.778 ton untuk segera disalurkan, untuk itu perlu percepatan penyaluran Bansos Beras ini pada sisa hari di bulan Oktober ini,” kata Bachtiar.
Pimpinan Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi menjelaskan, Kunker kali ini difokuskan untuk meninjau langsung dan memastikan tidak ada penyelewengan dalam penyaluran Bansos Beras Keluarga Penerima Manfaat di wilayah Jabar. Seperti diketahui telah beredar berita tentang beras Bansos yang tercampur biji plastik di wilayah Jabar yang sedang diusut Kejaksaan Negeri setempat.
“Kita sudah cek langsung kondisinya di Gudang Bulog tidak ada beras plastik dan tadi sudah dijelaskan oleh Direksi Bulog bahwa isu beras plastik dipastikan dilakukan oleh oknum yang terganggu karena penyaluran Bansos ini menggunakanan beras Bulog bukan beras mereka, serta kita mendorong Kejaksaan segera mengungkap oknum tersebut,” ujar Dedi.
Disamping itu, Tim monitoring dan evaluasi Bulog terus berkerjasama dengan Kejaksaan Negeri setempat untuk mengusut laporan masyarakat terkait penemuan biji plastik dalam beras Bansos. Bulog secara tegas meyakini bahwa beras yang tercampur dengan biji plastik bukan berasal dari Perum Bulog.
Lebih lanjut, Dedi menjelaskan, Perum Bulog harus didorong untuk terus bisa menyediakan stok beras berkualitas untuk program-program pemerintah sehingga stok Bulog ini bisa berputar dan bisa terus menyerap beras hasil panen petani.