BIMATA.ID, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (RI), Airlangga Hartarto menilai, ada pihak yang menggerakkan massa aksi demo menolak Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker).
Dia mengaku, sudah tahu siapa pihak yang menjadi dalang penggerak aksi demo tersebut. Namun, tidak secara gamblang mengungkapkan siapa pihak di balik aksi demo ini dan hanya menyebut tokoh intelektual.
“Kita juga melihat, bahwa tokoh-tokoh intelektual ini saya lihat mempunyai, ya cukup dalam tanda petik ego sektoralnya yang cukup besar. Karena para tokoh ini tidak ada di lapangan, mereka adalah di balik layar,” kata Airlangga, Kamis (8/10/2020).
Selain itu, Airlangga juga menyinggung terkait Fraksi yang mengambil keputusan pengesahan Omnibus Law UU Ciptaker dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI awal pekan lalu.
Dari sembilan Fraksi yang ada di DPR RI, dua Fraksi menolak, yakni Fraksi Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sementara tujuh Fraksi menyetujui, yaitu Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN).
“Sebetulnya Pemerintah tahu siapa behind demo itu. Kita tahu siapa yang menggerakkan, kita tahu siapa sponsornya. Kita tahu siapa yang membiayainya. Sehingga, tentunya kami berharap bahwa 7 Fraksi di DPR itu juga merepresentasikan rakyat,” pungkas Airlangga.
Saat ini masih dalam penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran Covid-19. Oleh karenanya, Dia meminta petugas untuk menindak pendemo sesuai dengan aturan PSBB.
“Dalam PSBB sudah jelas aturannya dan Pemerintah sudah berbicara dengan aparat untuk melakukan tindakan tegas. Karena ini tidak hanya membahayakan kepada diri sendiri, tetapi kepada masyarakat sekitar,” ujar Airlangga.
[MBN]
