BIMATA.ID, Jakarta – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Republik Indonesia (RI), Airlangga Hartarto mengatakan, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 akan mendorong adanya perputaran uang di berbagai daerah.
“Untuk Pilkada akan ada sirkulasi dana, baik dari calon-calon yang mengikuti Pilkada, maupun dana penyelenggaraan Pilkada dari KPU dan Bawaslu,” katanya, Jumat (2/10/2020).
Selain itu, Airlangga menyampaikan, pelaksanaan Pilkada juga akan menyerap tenaga kerja. Secara keseluruhan, Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pelaksnaaan Pilkada sebesar Rp 20,46 triliun.
“Untuk biaya penyelenggaraan Rp 19 triliun, tentu menggunakan banyak sekali tenaga kerja yang nanti dilibatkan untuk penyelenggaraan,” imbuhnya.
Menurut Airlangga, kenaikan kasus Covid-19 yang terjadi bukan merupakan akibat dari rangkaian pelaksanaan Pilkada yang akan dilangsungkan pada 9 Desember 2020 mendatang.
“Tadi disampaikan, Pilkada ini tidak dalam tanda petik, kasus peningkatan tidak terkait dengan Pilkada,” tuturnya.
Diketahui, Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani Indrawati memaparkan, Pemerintah menambahkan anggaran untuk penyelanggaran Pilkada Serentak 2020 sebesar Rp 5,23 triliun dari APBN.
Penambahan anggaran dilakukan untuk mendanai biaya protokol kesehatan pada pelaksanaan Pilkada. Padahal biasanya, penyelenggaraan Pilkada didanai oleh APBD masing-masing daerah.
Bendahara Negara ini menjelaskan, sebelumnya anggaran pelaksanaan Pilkada direncanakan sebesar Rp 15,23 triliun. Namun, dengan penambahan anggaran dari APBN, maka biaya untuk pelaksanaan Pilkada meningkat jadi Rp 20,46 triliun.
[MBN]
