BeritaHeadlineKesehatanPolitik

21 Anggota Bawaslu Reaktif, Satgas ‘Covid-19’ Banyuwangi: Ini Yang Kita Khawatirkan

BIMATA.ID, Banyuwangi – Sebanyak 21 Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) reaktif, membuat Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Kabupaten Banyuwangi makin waspada. Sebab, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 berpotensi jadi salah satu klaster baru penyebaran Covid-19.

“Sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, ada tiga klaster yang harus diwaspadai. Pertama, klaster keluarga, kedua klaster perkantoran, dan ketiga adalah klaster Pilkada. Ini yang kita khawatirkan dan kita waspadai,” tutur Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Banyuwangi, dr Widji Lestariono, Selasa (27/10/2020).

Dia menyatakan, klaster Pilkada sulit untuk dideteksi. Pasalnya, hampir semua tahapan Pilkada, baik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, dan pasangan calon (Paslon) berpotensi menimbulkan kerumunan orang.

“Untuk kegiatan yang dilakukan KPU dan Bawaslu relatif termonitor terus, karena selalu koordinasi dengan kita. Nah, yang sulit dimonitor adalah kegiatan yang dilakukan pasangan calon dan tim kampanyenya. Karena mereka cenderung tertutup,” pungkas dr Widji.

Oleh sebab itu, maka tidak henti-hentinya Satgas Covid-19 Kabupaten Banyuwangi mengimbau kepada KPU, Bawaslu, dan Paslon agar terus memperhatikan aspek protokol kesehatan dalam setiap tahapan. Khususnya dalam penerapan 3 M, yakni mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak.

“Kita selalu mengimbau, agar pada setiap kegiatan kampanye Paslon supaya memperhatikan aspek protokol kesehatan. Jangan sampai ada kerumunan massa dan memastikan semua yang hadir harus memakai masker,” imbuh dr Widji.

Terkait klaster keluarga, Satgas Covid-19 Kabupaten Banyuwangi sudah melakukan langkah-langkah pencegahan. Antara lain, menjadikan Balai Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai karantina terpusat untuk pasien Covid-19 tanpa gejala (OTG).

“Untuk klaster perkantoran, alhamdulillah sudah bisa dikendalikan seiring dilaksanakannya prokes ketat oleh perkantoran,” ucap dr Widji.

[MBN]
Facebook Comments
Tags

Tulisan terkait

Bimata
Close