NasionalHukum

RUU Ketahanan Keluarga, Hendrik Lewerissa Pertanyakan Intervensi Negara

BIMATA.ID, Jakarta- Anggota Badan Legislatif DPR RI Hendrik Lewerissa mempertanyakan intervensi atau campur tangan negara dalam urusan privasi keluarga yang diatur dalam RUU Ketahanan Keluarga.

Hendrik pun meminta pemerintah jangan masuk terlalu jauh masuk dalam ranah privat warganya. Menurutnya, tanggung jawab negara adalah pada aspek publik.

“Terus terang saya melihat RUU ini meng-introduce suatu norma hukum kalau jadi UU, yang melibatkan campur tangan pemerintah sebagai representasi negara cukup jauh masuk dalam urusan privat keluarga. Suka atau tidak suka, persepsi orang akan mengarah ke situ. Ini terlalu banyak intervensi negara masuk mengatur soal keluarga. Padahal, negara punya tanggung jawab pada aspek publik kehidupan berbangsa masyarakat dan negara, bukan aspek privat,” kata Hendrik.

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra ini juga mempertanyakan kemampuan pemerintah jika masih harus diwajibkan dalam UU untuk mengatur keluarga. Hendrik menilai hal itu sulit terjadi.

“Apakah seperti itu yang pengusul kehendaki untuk terjadi? Karena mengurus urusan publik yang merupakan kewenangan pemerintah dan negara saja, pemerintah kewalahan. Apalagi kalau pemerintah harus masuk lebih jauh lagi mencampuri urusan privat keluarga,” ungkap Hendrik.

“Saya lihat ada aspek yang ideal kalau itu terjadi, tapi dalam imagined society, apa itu bisa terjadi? Meski saya juga dari fraksi pengusul, tapi sebagai anggota Baleg saya punya kewenangan konstitusional untuk mempertanyakan ini,” tandas anggota DPR RI Dapil Maluku ini.

Sebelumnya, para pengusul RUU Ketahanan Keluarga membeberkan substansi RUU tersebut dalam rapat di ruang rapat Baleg, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2020).

Pengusul RUU, yakni Ledia Hanifa dan Netty Prasetyani dari F-PKS serta Ali Taher dari F-PAN hadir langsung, sementara Sodik Mudjahid dari F-Gerindra hadir secara virtual.

Para pengusul menyampaikan, substansi RUU Ketahanan Keluarga adalah meminta pemerintah menjadikan keluarga sebagai basis kebijakan publik. Hal itu juga terkait dengan pembangunan dan ketahanan nasional.

Menurut Netty Prasetyani semua keluarga di Indonesia berhak mendapatkan perhatian, akses dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sehingga saling melengkapi yang berlandaskan pada Pancasila dan amanat UUD 1945.

Facebook Comments
Tags

Tulisan terkait

Bimata
Close