BIMATA.ID, JAKARTA- Anggota Komisi VII DPR Mulyanto menyesalkan PT Pertamina tidak menyiapkan sistem manajemen krisis, sehingga perusahaan minyak negara itu rugi hingga Rp 11,13 triliun.
Keuangan PT Pertamina yang jeblok ini terjadi karena manajemen Pertamina tidak cepat melakuan terobosan, sebagai upaya adaptasi menghadapi keadaan luar biasa. Mulyanto mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk mengaudit BUMN ini.
“Semua perusahaan minyak dunia juga mengalami tantangan yang sama. Tapi nyatanya sebagian dari mereka mampu bertahan dan tetap mendapatkan untung. Meskipun keuntungannya tidak sebesar di tahun-tahun normal,” tegas Mulyanto.
Politisi Fraksi PKS ini mendesak agar dilakukan pemeriksaan laporan keuangan secara khusus oleh BPK. Sebab nilai kerugian yang dialami Pertamina pada semester pertama tahun 2020 ini sangat besar. Padahal pada saat krisis, Pertamina tidak menurunkan harga jual BBM, termasuk BBM Non-subsidi meskipun harga minyak dunia anjlok hingga di bawah 20 dolar AS per barel. Sehingga logikanya pendapatan Pertamina bertambah secara signifikan.
“Meskipun konsumsi BBM saat pandemi berkurang, tapi nilai jualnya cukup tinggi dibanding harga beli bahan baku minyak. Jangan sampai terkesan, sudah rakyat yang menyubsidi Pertamina. Bukan sebaliknya, Pemerintah yang mensubsidi rakyat, namun, toh tetap saja rugi. Karenanya penting dilakukan audit oleh BPK. Agar kita tahu apa saja yang membuat Pertamina merugi sebesar itu,” pungkasnya.
