BIMATA.ID, JAKARTA- Komisi II DPRD Karawang akan segera mengundang Dinas Pertanian serta instansi terkait lainnya untuk membahas kelangkaan pupuk bersubsidi di tengah para petani Kabupaten Karawang.
“Kami upayakan pekan ini bisa menggelar rapat dengan Dinas Pertanian untuk bahas kelangkaan pupuk bersubsidi,” kata Ketua Komisi II DPRD Karawang, Anggi Rostiana Tarmadi.
Pupuk itu bagian penting bagi kelangsungan masa tanam. Ketika terjadi kelangkaan, tentunya hal itu akan sangat berdampak kepada hasil tanam.
“Karawang merupakan sebagai lumbung padi, tentunya pupuk akan sangat dibutuhkan masyarakat khususnya para petani. Untuk itu, ketika terjadi permasalahan yang berkaitan dengan pertanian, kami di DPRD akan merespon cepat agar segera ditemukan solusinya. Jangan sampai masalah ini berlarut-larut,” katanya.
Salah seorang petani asal Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, Engkus Kusnadi terpaksa membeli pupuk non subsidi. Sebab pupuk subsidi langka di Karawang.
Engkus mengaku terpaksa membeli pupuk non subsidi dengan harga yang jauh lebih mahal lantaran waktu tanam tak bisa ditunda.
“Kemarin beli Rp600 ribu per kuintal. Padahal biasanya kalau subsidi Rp 190 ribu,” ujarnya.
Pemerintah segera menghadirkan solusi atas kelangkaan pupuk bersubsidi. Sebab, saat ini yang beredar pupuk non subsidi yang harganya jauh lebih mahal.
“Biaya produksi naik tiga kali lipat,” ucapnya.
Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Karawang, Indriyani menanggapi atas kelangkaan pupuk bersubsidi diduga akibat adanya pengurangan kuota dari pemerintah.
“Menyayangkan soal adanya pengurangan kuota pupuk bersubsidi oleh pemerintah, khususnya untuk Karawang” ujarnya.
Dia juga meminta Pemerintah Daerah turut andil menyelesaikan persoalan kelangkaan pupuk bersubsidi ini.
“Kalau masalahnya pengurangan kuota karena keterbatasan anggaran akibat Covid-19, saya harap pemerintah daerah ikut andil memecahkan masalah ini,” pungkasnya.
