BIMATA.ID, JAKARTA- Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengingatkan pemerintah agar tetap menjalankan roda pemerintahan secara transparan dan akuntabel meskipun saat ini krisis kesehatan dan ekonomi tengah melanda.
Hal itu disampaikan Agung dalam acara Kick Off Meeting Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dalam Pandemi di Istana Negara, Jakarta.
“Tentu saja dengan keadaan pandemi yang ditetapkan sebagai kedaruratan, prinsip tata kelola yang baik, seperti transparansi dan akuntabilitas harus tetap diterapkan. Dalam kondisi apapun, kita wajib patuh terhadap ketentuan perundangundangan,” kata Agung.
Dalam kondisi darurat seperti sekarang pemerintah dituntut cepat dalam mengambil kebijakan sehingga tak ingin terjebak dalam prosedur birokrasi yang rumit. Kendati demikian, Agung mengatakan prosedur yang menyangkut transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran tetap dibutuhkan agar tak terjadi penyalahgunaan.
Untuk itu, ia menjanjikan memberikan laporan pemeriksaan secara intensif kepada Presiden Joko Widodo agar setiap potensi penyelewengan bisa dihindari tanpa harus mengorbankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“Prosedur pemeriksaan didesain dengan kondisi kedaruratan yang memungkinkan presiden dalam kapasitas sebagai kepala negara mendapat informasi secara rutin perkembangan pemeriksaan setiap bulannya,” lanjut Agung.
Presiden Joko Widodo meminta pemerintah diberikan ruang fleksibilitas dalam menjalankan roda pemerintahan di masa krisis yang diakibatkan pandemi Covid-19.
“Kita masih butuh waktu untuk lepas dari krisis ini. Pemerintah masih sangat membutuhkan fleksibilitas kerja dan kesederhanaan prosedur,” kata Jokowi.
