BIMATA.ID, Jatim – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur (Jatim), Ferdians Reza Alvisa, menyambut positif denda bagi pelanggar protokol kesehatan.
Sanksi tersebut diatur ke dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan. Sanksi ini pun dinilai tepat untuk memberi efek jera bagi pelaku pelanggaran.
“Situasi ini harus dikendalikan, salah satunya dengan displin menjaga protokol kesehatan. Kalau tidak, bisa tumbang. Dampaknya pasti pada ekonomi,” tutur Alvis, usai kegiatan reses DPRD Provinsi Jatim di Desa Kromasan, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, Kamis (17/9/2020).
Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini berharap, regulasi (sanksi denda) yang dibuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim harus segara diikuti dengan Perda di bawahnya. Bupati dan Wali Kota harus segera membuat aturan turunan untuk mendisiplinkan masyarakat tentang protokol kesehatan.
“Sanksi denda itu cukup realistis. Kalau terlalu tinggi bisa disesuaikan. Prinsipnya, sanksi denda ini harus ada agar masyarakat mau disiplin. Helm misalnya, dulu jarang sekali, sekarang hampir 90 persen memakai. Itu karena denda. Jadi, semua harus dipaksa dulu,” kata Alvis.
Anggota Komisi A ini menegaskan, semua pihak harus berupaya mengingatkan masyarakat tentang disiplin menjaga protokol kesehatan. Sebab, lambat laun masyarakat mulai lupa, terutama di perdesaan. Bahkan, di beberapa tempat, masyarakat tidak lagi menggunakan masker.
Dengan begitu, regulasi tentang protokol kesehatan harus dikawal betul pelaksanaannya. Pemerintah hingga di tingkat paling bawah juga harus bekerja sama mengampanyekan disiplin menjalankan protokol kesehatan.
“Tadi saya bertemu dengan Kepala Desa dan KTNA (Kontak Tani Nelayan Andalan) se-wilayah Tulungagung. Saya sampaikan juga pentingnya protokol kesehatan. Sebab, begitu ini (kasus Covid-19) jebol, ekonomi masyarakat terpuruk,” ungkapnya.
Legislator daerah pemilihan (Dapil) VII ini menyampaikan, sejak pandemi Covid-19, perkonomian di semua sektor terpuruk. Kondisi tersebut juga berdampak bagi petani di pedesaan.
“Ekonomi memang harus digenjot, tetapi kesehatan juga jangan dilupakan,” imbuhnya.
[MBN]
