BIMATA.ID, Jakarta – Rapat Kerja (Raker) Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) bersama Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) RI, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) RI, dan Gubernur Bank Indonesia (BI) menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2021.
Dalam rapat yang dipimpin Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, seluruh Fraksi DPR RI menyetujui RUU APBN TA 2021 dibawa dalam pengambilan keputusan tingkat dua rapat paripurna yang akan datang.
“Terima kasih Bapak, Ibu sekalian. Sembilan Fraksi setuju untuk dibawa dalam pengambilan keputusan tingkat dua, pada paripurna yang akan datang, tanggal 29 September 2020. Setuju?,” tanya Said, yang seketika dijawab ‘setuju’ oleh peserta Raker, di ruang rapat Banggar DPR RI, Gedung Nusantara II, Jumat (25/9/2020).
Hanya saja, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan setuju dan terima RUU APBN TA 2021 dengan beberapa catatan.
Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Panitia Kerja (Panja) telah melaporkan tentang hasil kerja Panja Pembahasan RUU APBN TA 2021. Setelah itu, setiap Fraksi juga telah memberikan pandangan dan catatan atas RUU APBN tersebut.
Pada kesempatan itu, semua Fraksi menyampaikan bahwa Covid-19 masih memberikan ketidakpastian pada tahun 2021. Dengan demikian, dalam memformulasikan RUU APBN TA 2021, maka Pemerintah harus terus memberikan dukungan agar ekonomi rakyat dapat pulih dan bangkit kembali.
Sementara, Menkeu RI, Sri Mulyani menyampaikan, semua yang disampaikan Fraksi-Fraksi beserta catatan menjadi bagian yang akan terus diperhatikan dan dilaksanakan oleh Pemerintah dalam kewenangan dan menghadapi situasi ekonomi yang sulit ini.
“Kami mewakili Pemerintah dapat menyepakati hasil pembahasan RAPBN Tahun 2021 di Badan Anggaran, baik dari sisi indikator ekonomi makro, serta besaran dan kebijakan di dalam pendapatan maupun belanja serta pembiayaan anggaran,” tuturnya, Jumat (25/9/2020).
[MBN]
