BIMATA.ID, Jakarta – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Sufmi Dasco Ahmad menilai, banyak sarana untuk melakukan jembatan komunikasi antara Pemerintah dan masyarakat tanpa melalui influencer.
Menurut Dasco, influencer bukan hal yang utama untuk dijadikan jembatan komunikasi ke masyarakat.
“Saya pikir, itu kan Pemerintah bisa manfaatkan banyak untuk menjembatani, itu ada media, kemudian Medsos, kemudian surat kabar. Kalau memang kurang, itu bukan yang menjadi pokok bahwa influencer–influencer ini adalah jembatan yang menjadi pokok untuk menjembatani antara Pemerintah dan masyarakat,” tuturnya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2020).
Politisi Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini menyampaikan, tidak setuju jika Pemerintah bergantung kepada influencer. Hal ini dikarenakan peran influencer hanya sebagian kecil dari banyak cara yang dapat dilakukan Pemerintah untuk menyampaikan program-program.
“Ini hanya sebagian kecil mungkin cara Pemerintah untuk menyampaikan program-programnya. Tetapi, kalau fokusnya di influencer muda saya pikir kurang tepat kalau tergantung daripada itu,” imbuhnya.
Legislator Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Banten III ini menyatakan, influencer hanya salah satu variasi dari berbagai media komunikasi yang dapat dilakukan dan DPR pun tidak menggunakan influencer.
“Kalau kita (DPR) ada TV parlemen, ada kawan wartawan. Ini sudah cukup menurut saya,” pungkasnya.
Sebelumnya, Juru Bicara (Jubir) Presiden RI, Fadjroel Rachman menilai, aktor digital, salah satunya influencer, merupakan bagian penting dalam perkembangan informasi dan demokrasi digital. Dalam konteks pemerintahan demokrasi, influencer dibutuhkan sebagai jembatan untuk mengomunikasikan kebijakan kepada masyarakat.
“Pada konteks pemerintahan demokrasi, kelas menengah, kelompok sosial yang sangat aktif di dunia digital, selalu dibutuhkan sebagai jembatan komunikasi kebijakan Pemerintah dengan seluruh warga. Oleh karenanya, dalam era masyarakat digital, para aktor digital yang merupakan key opinion leaders di banyak negara demokrasi sangat aktif mengambil peran penting dalam komunikasi kebijakan publik,” katanya, Senin (31/8/2020).
[MBN]
