BIMATA.ID, JAKARTA- Anggota Komisi IV DPR RI Charles Meikyansah menyebut penyediaan alat mesin pertanian (alsintan) yang diadakan oleh Kementerian Pertanian sebagai program terobosan yang strategis untuk meningkatkan efisiensi kerja, intensitas pertanaman dan penurunan biaya produksi serta meningkatkan nilai tambah petani.
Alokasi bantuan alsintan sejak 2014-2019 disebut mencapai 450 ribu alsintan senilai sekitar Rp12 triliun. Penyediaan alsintan merupakan upaya peningkatan Indeks Pertanaman (IP) dan produktivitas di daerah sentra produksi guna mewujudkan swasembada pangan, khususnya beras. Misalnya lewat penyediaan benih unggul, pupuk hayati dan pupuk unggul lainnya, perbaikan jaringan irigasi, serta mekanisasi pertanian.
“Dengan nilai anggaran yang besar maka diperlukan kegiatan pendampingan terhadap pemanfaatan alsintan khususnya dalam hal pemeliharaan untuk mengantisipasi kerusakan mengingat alat mesin pertanian mempunyai umur pakai yang terbatas. Oleh karena itu, kegiatan perbengkelan alsintan melalui lembaga UPJA (Unit Pengelola Jasa Alsintan) merupakan langkah cerdas sehingga harus kita dukung,” kata Charles.
Perbengkelan alsintan sudah semestinya ada untuk pemeliharaan, perbaikan, dan penyediaan suku cadang alsintan yang telah digunakan di beberapa wilayah sentra produksi tanaman pangan. Ia menilai keputusan Kementan bahwa perbengkelan dikelola melalui lembaga UPJA atau Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) sebagai langkah tepat.
“Untuk memfasilitasi perbaikan alsintan di wilayah yang sulit dijangkau diperlukan sarana pendukung perbengkelan alsintan yang bersifat mobile. Maka muncul lah kegiatan pendampingan dalam pemanfaatan alsintan berupa kegiatan perbengkelan. Rencana awal alokasi untuk kegiatan perbengkelan sejumlah 32 lokasi (di tiap provinsi) sesuai dengan jumlah distribusi alsintan 2014-2015,” ucapnya.
Namun mengingat prioritas kegiatan pengembangan pertanian saat ini akibat pandemi, maka pada 2021 dari 32 lokasi hanya akan difokuskan ke 18 lokasi. Charles menambahkan, alokasi anggaran untuk kegiatan perbengkelan adalah sebesar Rp723 juta per titik, mencakup pembangunan fisik gudang alsintan, bengkel, dan peralatan perbengkelan.
“Pembangunan untuk bengkel atau gudang alsintan sangat diperlukan karena rata-rata UPJA di pedesaan belum memiliki bangunan tersebut, sehingga diharapkan bantuan pembangunan bengkel atau gudang tersebut akan berguna bagi UPJA penerima bantuan,” kata Charles.
UPJA sendiri adalah lembaga ekonomi pedesaan yang bergerak di bidang jasa dalam rangka optimalisasi penggunaan alat dan mesin pertanian yang bertujuan mendapatkan keuntungan usaha, baik di dalam maupun di luar kelompok tani. Charles lantas menyatakan harap agar kehadiran bengkel di bawah UPJA dapat menjamin keberlanjutan penggunaan alsintan, serta menjadi sumber pendapatan UPJA, selain dari usaha jasa sewa alsintan.
“Secara garis besar, jenis bantuan sarana perbengkelan alsintan meliputi perlengkapan pemeliharaan, perlengkapan perbaikan dan perlengkapan pendukung. Kriteria lokasi dan calon penerima bantuan pengembangan perbengkelan alsintan di antaranya harus mempertimbangkan lokasi kegiatan di daerah sentra produksi pertanian di beberapa Kabupaten di Indonesia dan bersedia memanfaatkan, mengelola dan mampu mengoptimalkan bantuan, serta bertanggung jawab dalam memanfaatkan dan merawat bantuan pengembangan perbengkelan alsintan yang diterimanya,” ungkap Charles.
