BIMATA.ID, Jakarta – Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Andyka, berpendapat soal kondisi pandemi Corona di Jakarta saat PSBB diperketat tidak ada perubahan signifikan karena kurangnya penegakan aturan untuk mematuhi protokol kesehatan peran dari Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) perlu dimaksimalkan untuk pengawasan aturan PSBB.
“Terjadi penurunan meski tidak signifikan. Kenapa, karena perlu jadi perhatian pemerintah, pertama law enforcement, penegakan hukum masih lemah. Terutama saya lihat masih banyak tempat usaha tidak peduli protokol kesehatan. Ada kumpul lebih dari lima orang tidak dihukum,” ucap Andyka saat dihubungi, Senin (21/9/2020).
Untuk itu, diperlukan penguatan peran dari lingkup masyarakat paling kecil yaitu RT maupun RW. Satpol PP selaku penegak aturan, dirasa tidak cukup.
“Satpol PP lebih banyak di kelurahan. Secara langsung saya sampaikan kepada pak Gubernur (Anies Baswedan), RT/RW harus dimaksimalkan. Sistem report yang sekarang oleh RT/RW belum berjalan secara maksimal,” ucap Andyka.
Peran dari RT ini bisa mengoptimalkan pengawasan perilaku masyarakat selama masa PSBB. Sebenarnya, sistem pelaporan di tingkat RT ini sudah ada, bahkan sejak zaman Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
“Waktu zaman Pak Ahok ada (aplikasi) Qlue, jadi ada sistem pelaporan RT/RW sehari tiga kali baik berupa narasi atau foto. Kayaknya Pak Anies sudah memiliki tapi sistemnya beda. Ini harus ditingkatkan,” ucap Andyka.
“Kita harus beri peran lebih kepada RT/RW untuk melakukan pelaporan, pengawasan kepada masyarakat terkait kumpul-kumpul. Tempat usaha di sekitar tidak melakukan sesuai protokol kesehatan,” ujarnya.
Selain itu, Andyka juga mengomentari peran Satpol PP yang masih kurang. Bagi Andyka, Satpol PP kurang responsif terhadap aduan-aduan dari masyarakat.
“Satpol PP ini masih ada kurang, dan saya pikir, Satpol PP ini lambat, harusnya saat ada laporan langsung diproses dan tidak dilakukan pembiaran,” katanya.
Ozie
