BIMATA.ID, JAKARTA- Komisi D DPRD punya sikap yang berbeda dengan Wakil Bupati (Wabup) terkait rencana dimulainya kembali Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di sekolah formal. Masih tingginya tingkat penularan virus corona yang mengakibatkan belum lepasnya status Sidoarjo dari kategori rawan alias zona merah menjadi alasan utama belum sepakatnya kedua institusi itu dengan keinginan Wabup Sidoarjo, Nur Achmad Syaifuddin.
“Banyak variabel yang harus dipertimbangkan. Jadi tidak hanya bisa dilihat dari sisi siswa maupun wali muridnya saja, namun juga harus mempertimbangkan masalah kesehatannya,” katanya.
Keputusan terkait hal ini tidak bisa dilihat dari zona hijau atau kuning menurut peta sebaran covid-19 di wilayah Kabupaten Sidoarjo karena masalah di lapangan jauh lebih kompleks dari pada itu.
“Bisa saja lokasi sekolahnya di zona hijau, tapi sebagian siswa dan gurunya dari zona merah. Selain itu juga tidak mudah menerapkan protokol kesehatan pada anak. Kalau cuci tangan dan masker okelah, tapi bagaimana dengan phyisical distancing-nya?.” Ujar politisi PKB tersebut.
Sikap yang sama juga disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo, dr. Syaf Satriawarman. Ia menandaskan, tak ingin ada klaster baru akibat dibukanya kembali pembelajaran tatap muka di sekolah dalam waktu dekat ini. Apalagi hingga saat ini Kota Delta masih berstatus zona merah.
“Kalau sekadar perencanaan saja bolehlah dimulai dari sekarang. Tapi kalau pelaksanaannya sebaiknya jangan dulu,” ujarnya tegas.
