BIMATA.ID, Jakarta – Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Mulyanto, menyesalkan PT Pertamina (Persero) yang tidak menyiapkan sistem manajemen krisis, sehingga perusahaan minyak negara ini rugi hingga Rp 11,13 triliun.
“Semua perusahaan minyak dunia juga mengalami tantangan yang sama. Tapi nyatanya sebagian dari mereka mampu bertahan dan tetap mendapatkan untung. Meskipun keuntungannya tidak sebesar di tahun-tahun normal,” tuturnya, dalam siaran pers, Senin (31/8/2020).
Politis Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mencontohkan beberapa perusahaan minyak dunia yang tetap untung meskipun krisis. Di antaranya adalah Petronas, Indian Oil Group, Saudi Aramco, dan Petro China Ltd. Perusahaan-perusahaan ini sudah menyiapkan sistem manajemen krisis dan sigap menghadapi perubahan lingkungan strategis yang ada. Sehingga, ketika krisis benar-benar terjadi mereka mampu mengantisipasi.
Mulyanto menguraikan, tantangan krisis yang dihadapi perusahaan-perusahaan minyak tersebut kurang lebih sama dengan yang dihadapi PT Pertamina, akan tetapi nyatanya mereka masih mendapatkan keuntungan. Misal, Petro China Ltd menjadikan merosotnya harga minyak dunia sebagai kesempatan untuk mengisi cadangan minyak startegis, sehingga mampu bertahan untuk memenuhi kebutuhan 80 hari.
“Apakah Pertamina melakukan itu. Berapa besar cadangan minyak strategis nasional yang telah kita isi?. Apakah ketika merosotnya harga BBM dunia, Pertamina menambah impor untuk memenuhi tangki-tangki minyak kita?. Ini adalah pertanyaan yang penting. Sebab, Indonesia sudah menjadi negara net importir. Seharusnya, ini menjadi kesempatan besar sebagaimana yang dilakukan Petro China,” urainya.
Oleh karena itu, Mulyanto mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk mengaudit laporan keuangan Pertamina secara khusus. Sebab, nilai kerugian yang dialami Pertamina pada semester pertama tahun 2020 ini sangat besar. Padahal, pada saat krisis, Pertamina tidak menurunkan harga jual bahan bakar minyak (BBM), termasuk BBM Non subsidi, meskipun harga minyak dunia anjlok hingga di bawah 20 dolar AS per barel. Sehingga, logikanya pendapatan Pertamina bertambah secara signifikan.
“Meskipun konsumsi BBM saat pandemi berkurang, tapi nilai jualnya cukup tinggi dibanding harga beli bahan baku minyak. Jangan sampai terkesan, sudah rakyat yang menyubsidi Pertamina. Bukan sebaliknya, Pemerintah yang mensubsidi rakyat, namun toh tetap saja rugi. Karenanya penting dilakukan audit oleh BPK, agar kita tahu apa saja yang membuat Pertamina merugi sebesar itu,” imbuhnya.
[MBN]
