BIMATA.ID, JAKARTA- Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Gerindra Purwanto menilai, kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menerapkan kembali sistem ganjil genap kendaraan kontra produktif dengan upaya menekan kasus Covid-19.
Kebijakan menerapkan kembali ganjil genap bagi mobil justru berpotensi memindahkan wabah ke transportasi publik. Pasalnya, masih ada perusahaan yang mewajibkan karyawan untuk bekerja di kantor.
“Peraturan ganjil genap di tengah pandemi Covid-19 sangat tidak tepat karena justru akan berpotensi menambah klaster terutama di transportasi umum,” kata Purwanto.
Jika ganjil genap diberlakukan dengan alasan untuk mengurangi karyawan yang masuk kerja, maka alangkah lebih baik dikembalikan pada sistem work from home (WFH).
“Selain itu risiko tertular di transportasi umum juga lebih besar dibandingkan menggunakan kendaraan pribadi,” tutur Purwanto.
Perlu adanya penerapan protokol kesehatan ketat dalam jangka panjang dan mendorong pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan di lapangan dengan menurunkan aparatur sipil negara (ASN).
“Kebijakan (ganjil genap) menjadi sulit dilaksanakan oleh ASN DKI, karena sekarang terkesan tidak jelas soal pengawasan. Pengawasan oleh Pemprov terkesan setengah-setengah,” katanya.
Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyatakan, kebijakan pembatasan kendaraan dengan plat nomor (ganjil-genap) agar warga masyarakat hanya melakukan perjalanan penting saja dan penumpukan menurun.
“Harapannya,masyarakat enggak melakukan perjalanan enggak penting. Misalnya nomor ganjil, lebih baik tetap di rumah. Dengan pola ini, diharapkan volume lalu lintas turun dan paling utama adalah gak ada penumpukan di pusat-pusat kegiatan atau tempat keramaian,” kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo.
