BIMATA.ID, Jakarta – Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, bahwa reformasi birokrasi harus terus dilakukan, organisasi birokrasi yang terlalu banyak jenjang dan terlalu banyak divisi harus disederhanakan.
“Eselonisasi harus kita sederhanakan tanpa mengurangi pendapatan penghasilan dari para birokrat, karena terlalu banyak eselon akan semakin memperpanjang birokrasi, akan semakin memecah anggaran dalam unit-unit yang kecil-kecil, yang sulit pengawasannya, dan anggaran akan habis digunakan hanya untuk rutinitas saja,” ujarnya, saat memberikan sambutan pada acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi secara virtual, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (26/8/2020).
Menurut Presiden, hal tersebut yang sejak awal disampaikan dan tidak diinginkan.
“Saya minta agar anggaran digunakan untuk membiayai program yang strategis, yang relevan dengan kebutuhan nasional kita, yang menjawab kepentingan masyarakat, dan yang membawa lompatan-lompatan kemajuan kita,” tuturnya.
Jokowi menegaskan, reformasi birokrasi yang terkait dengan perizinan dan tata niaga harus memperoleh perhatian khusus.
“Yang berkepentingan terhadap perizinan itu bukan hanya pelaku usaha besar, sekali lagi yang berurusan dengan perizinan itu bukan hanya pelaku besar, tetapi juga pelaku usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah yang jumlahnya lebih dari 60 juta, yang menjadi penopang utama perekonomian nasional kita,” tegasnya.
Selanjutnya Presiden menyatakan, yang menjadi korban akhir dari tata niaga tidak sehat tersebut adalah rakyat.
“Rakyat harus menanggung harga yang mahal akibat dari tata niaga yang tidak sehat,” lanjutnya.
Untuk itu, Kepala Negara meminta tata niaga yang memberi kesempatan kepada para pemberi rente harus dirombak.
“Apalagi tata niaga yang menyangkut pondasi kehidupan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pangan, obat, dan energi,” urainya.
Presiden mengajak semua untuk membenahi birokrasi dengan cara memperbaiki regulasi, menyederhanakan tata kerja dan transparansi, serta memanfaatkan teknologi informasi.
Turut hadir mendampingi Presiden Jokowi dalam agenda tersebut, yakni Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Mahfud MD dan Sekretaris Kabinet (Seskab) RI, Pramono Anung.
[MBN]