BIMATA.ID, JAKARTA- Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Gerindra Kamrussamad mendorong Menkeu untuk berani menyampaikan perubahan skenario PEN pada sidang kabinet.
“Jadikan pemda sebagai lokomotif utama pelaksanaan PEN mengingat selama dipegang kementerian, lembaga dan BUMN kurang penyerapannya,” kata Kamrussamad di Jakarta, Senin (24/8/2020).
Menurut dia, meski Menkeu telah berhasil menciptakan ruang fiskal yang lebar dalam perubahan postur APBN 2020, tapi menjadi sia-sia jika serapan anggaran tidak optimal. Pemda juga bisa menjangkau UMKM, bisa lakukan penetrasi perlindungan sosial, bisa menahan laju penurunan daya beli.
“Saya kira Menkeu Perlu mempertimbangkan hal tersebut,” kata Kamrussamad.
Dirinya minta OJK menyajikan dana penerima modal kerja baru sehingga bisa diketahui berapa persen nasabah lama dan berapa persen nasabah baru penerima dana PEN.
“Karena semua sektor bisnis terdampak dan jika hanya menggunakan data nasabah lama maka harus kita evaluasi,” katanya.
Kemudian, untuk sektor kesehatan baru sebesar 13,98 persen, sebaiknya dilakukan perubahan skema yaitu memberikan insentif warga yang mengikuti test swab PCR.
“Bukan hanya pasien tapi seluruh rakyat Indonesia sehingga bisa ditentukan demarkasi mana warga yang bisa beraktifitas ekonomi di luar rumah maupun yang harus Isolasi,” ujarnya.
