BIMATA.ID, Jakarta – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, menyinggung dinamika politik di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Medan 2020.
Dia mengatakan, ada kader yang tidak terima karena gagal mendapatkan rekomendasi dari PDIP di Pilkada Kota Medan.
“Ada itu di Medan, dia masuk sebagai PDI Perjuangan,” kata Megawati dalam pidato di Pembukaan Sekolah Cakada PDIP Gelombang II secara virtual, Rabu (26/8/2020).
Kemudian Dia menjelaskan, dalam Kongres PDIP, Dia diangkat sebagai Ketua Umum dan diberikan hak prerogatif untuk membuat keputusan final. Sehingga, bila jabatan dan hak tersebut hendak dicabut, maka harus dilakukan juga berdasarkan Kongres.
“Itu bayangkan loh, urusan rekomendasi itu sudah otorisasi saya, karena saya dipilih oleh Kongres partai, semua mesti tahu itu. Kongres partai lah memberikan namanya hak prerogatif. Jadi bukan mau maunya saya itu hak prerogatif kepada saya. Ya kalau mau dicabut ya nanti di Kongres partai kalau tidak disetujui,” kata Megawati dalam pidatonya di Pembukaan Sekolah Cakada PDIP Gelombang II secara daring, Rabu (26/8/2020).
Dia pun memutuskan untuk memecat Kader PDIP tersebut karena tidak terima dengan keputusannnya yang lebih memilih Bobby Nasution untuk maju di Pilkada Kota Medan.
“Nah, ada orang tidak direkom terus ngamuk. Lah pikir loh. Ini gimana. Katanya Kader partai? Ya sudah aturan partainya, gimana? Ya saya pecat. Iya dong, fair,” ujar Megawati.
“Loh orang saya yang menentukan, hak prerogatif itu tahu ya? Kongres partai loh yang memberikan kepada Ketua Umumnya yang terpilih di Kongres partai. Dan yang memberikan hak prerogatif itu Kongres partai yang terdiri dari yang namanya seluruh tiga pilar partai,” tambah Megawati.
Seperti diketahui, PDIP memilih menantu Presiden RI, Jokowi, yakni Bobby Nasution untuk maju pada Pilkada Kota Medan. Sementara, Kader PDIP yang kini masih menjabat sebagai Wali Kota Medan, Akhyar Nasution tidak dipilih. Akhirnya, Akhyar hengkang dan berlabuh ke Partai Demokrat yang berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
“Mau marah sama saya, ya boleh, tapi marahnya hanya pribadi. Kalau (marah ke saya) sebagai Ketum, nggak bisa. Karena (rekomendasi Cakada) itu adalah hak saya. Supaya tahu loh. Supaya tahu,” pungkas Megawati
[MBN]
