Lima Rekomendasi Gerindra Atas Pelaksanaan APBN 2019
BIMATA.ID, JAKARTA –– Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) melalui Fraksinya di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memberikan lima rekomendasi terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2019.
Fraksi Partai Gerindra DPR RI memberikan rekomendasi-rekomendasi yaitu Pertama pemerintah perlu lebih serius dalam melaksanakan APBN yang sudah disepakati bersama Pemerintah dan DPR. Penyerapan yang cenderung menurun dan Penerimaan Negara yang tidak sesuai target, menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah dalam melaksanakan APBN belum maksimal.
Baca Juga :
Fraksi Gerindra Beri Catatan Terhadap Implementasi APBN 2019
Kedua Pemerintah seyogyanya lebih realistis dalam mematok asumsi-asumsi dalam perencanaan APBN serta berupaya mendorong postur APBN yang surplus. Lebih lanjut, Pemerintah harus terus mengevaluasi efektivitas defisit APBN yang diakibatkan oleh kebijakan fiskal ekspansif.
“Pemerintah perlu mengambil fokus yang jelas dalam arah pembangunan. Selain intensifikasi sektor manufaktur dan energi untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan Pendapat Negara, Fraksi Partai Gerindra DPR RI memandang bahwa kesejahteraan masyarakat hanya mungkin dicapai dengan pembangunan sektor pertanian yang optimal,”ungkap Tokoh Gerindra ini.
Adalah ideal menurutnya ketika negara maritim seperti Indonesia menempatkan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebagai indikator pembangunan. Petani dan Nelayan memegang peranan penting dalam pengelolaan kekayaan alam yang melimpah. Dua indikator ini diharapkan mendorong intervensi negara dalam menjaga ketahanan pangan dan mengendalikan impor pangan.
“Terkait dengan Pendapatan Negara, Fraksi Partai Gerindra DPR RI mendorong Pemerintah untuk melakukan upaya-upaya nyata guna meningkatkan Pendapatan Negara, terutama dari potensi-potensi sumber daya yang tersedia, termasuk menaikan rasio pajak, sehingga negara bisa memiliki sumber penerimaan yang cukup dan dapat mengurangi ketergantungan kepada utang sebagai sumber pembiayaan setiap tahun anggaran,” tutupnya
Usman
