BIMATA.ID, Jateng – Pembelajaran tatap muka menuai hasil negatif setelah muncul sejumlah klaster baru penyebaran Covid-19 di sekolah. Dengan kejadian ini, Pemerintah diminta menghentikan pembelajaran tatap muka untuk semua zona dan sekolah, kemudian memperkuat pembelajaran secara daring.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Yudi Indras Wiendarto menyatakan, pembelajaran tatap muka di sekolah harus dihentikan. Hal ini bertujuan agar anak-anak sekolah tidak menjadi korban dari penyebaran Covid-19.
“Dengan munculnya klaster baru penyebaran Covid-19 di sekolah, maka tidak ada pilihan selain menghentikan pembelajaran tatap muka. Jangan sampai anak-anak menjadi korban,” ujarnya, Kamis (13/8/2020).
Sebagaimana diberitakan, klaster baru penyebaran Covid-19 di sekolah muncul di tanah air, seperti di Kabupaten Tegal, Kabupaten Pati, Kabupaten Tulungagung, dan Kabupaten Sumedang. Di Kabupaten Pati, ada 35 santri yang terkonfirmasi positif Covid-19 setelah dilakukan swab test. Di Kabupaten Tegal, ada satu siswa di SD Bogares Kidul 02 Pangkah dinyatakan positif Covid-19.
Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Jateng ini menilai, jika pembelajaran tatap muka di sekolah masih dilakukan, walaupun berada di zona hijau, maka tetap akan membahayakan kesehatan anak. Bahkan, dengan minim kesadaran masyarakat dan Pemerintah yang abai, zona hijau justru bisa menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.
Yudi menambahkan, walaupun pembelajaran secara daring tidak ideal dan seefektif tatap muka, akan tetapi melihat kondisi pandemi seperti ini, maka hal itu menjadi solusi terbaik.
“Dengan catatan, ada terobosan dan inovasi kebijakan. Hal itu wajib, jika melihat proses pembelajaran daring di berbagai daerah di Jateng,” tambahnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jateng ini telah mengusulkan, agar masing-masing siswa memperoleh gadget dan kuota internet secara gratis. Setelah dikalkulasi, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mampu untuk mencukupi kebutuhan anggaran.
“Artinya, mencukupi. Misalnya, jika sebelumnya seragam sekolah ditanggung Pemerintah, maka saat ini bisa saja dialihkan dulu untuk Sarpras tadi (gadget). Program-program lain yang dirasa bisa dialihkan, seperti boarding school dan pengadaan komputer bisa dialihkan dulu,” tandasnya.
[MBN]
