BIMATA.ID, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyebut, Pemilihan Umum (Pemilu) paling berat yang pernah dilakukan adalah pada tahun 2019. Sebab, penggunaan media sosial (Medsos) yang masif menyebabkan banyak sekali hoaks dan fitnah bertebaran.
Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 di tengah situasi pandemi Covid-19, banyak kegiatan yang dilakukan secara virtual, maka penggunaan Medsos akan lebih masif. Artinya, potensi hoaks dan fitnah terbuka lebar dalam Pilkada Serentak 2020.
“Kalau berkaca pada Pemilu 2019, penggunaan teknologi informasi, dalam hal ini media sosial, kemudian TV, yang oleh sebagian orang digunakan dengan cara yang kurang pas, hoaks banyak menyebar di situ. Fitnah, hoaks, black campaign itu disalurkan lewat situ,” ucap Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman, usai menggelar MoU kesepakatan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu dengan unsur media massa di Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Rabu (11/8/2020).
Pemilu 2019 punya tantangan paling berat dan terbesar dari pemilu-pemilu sebelumnya. Bahkan lebih sulit dari Pemilu 1999 yang diselenggarakan setelah reformasi. Kala itu, banyak yang memprediksi Pemilu 1999 akan menjadi sejarah Pemilu paling berdarah di Indonesia, tapi nyatanya hal tersebut tidak terjadi.
“1999 ini disebut akan berdarah-darah, tapi tidak, semua bangsa bersyukur karena tak ada satu pun darah menetes. 2004 begitu juga, banyak sekali pemantau, tapi semua berjalan lancar,” imbuh Arief.
Tantangan dalam Pemilu 2019 karena masifnya penggunaan Medsos. Berbagai informasi baik yang benar maupun yang salah diserap oleh masyarakat dari Medsos, sehingga menimbulkan konflik lain.
“Sampai terakhir, Pemilu 2019 saya selalu katakan punya banyak tantangan dan paling banyak tantang. Salah satunya dipicu karena meningkatnya penggunaan Medsos,” pungkas Arief.
Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang telah menandatangani MoU bersama KPU RI dan Bawaslu RI dapat menekan penyebaran informasi bersifat hoaks demi kelancaran Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19.
“Dewan Pers dan KPI dalam urusan ini akan berada di garis depan. KPU dan Bawaslu, kita nunggu aja hasil pemantauan pemberitaan, hasil pemantau penyiaran, dan banyak yah,” tutup Arief.
[MBN]
