BIMATA.ID, Jatim – Kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) dalam bidang pendidikan khususnya program Bantuan Operasional Sekolah Daerah Madrasah Diniyah (Bosda Madin) menarik perhatian Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) untuk dapat mengimplementasikannya.
Bosda Madin merupakan program bantuan untuk siswa atau santri yang menimba ilmu pendidikan di Pondok Pesantren (Ponpes) maupun sekolah agama lainnya. Dimana, anggaran bersumber dari sharing antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Jatim dan Kabupaten atau Kota.
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel, HM. Lutfi Saifuddin, dalam kunjungan kerja (Kunker) ke Dinas Pendidikan Provinsi Jatim pada Selasa (11/8/2020) menuturkan, yang dilakukan Pemprov Jatim adalah sesuatu hal baik, yang perlu untuk dipelajari dan diperdalam serta nantinya agar dapat diimplementasikan di Provinsi Kalsel.
“Sekiranya kita di Kalsel, yang mana masyarakat yang agamis, bisa juga kita bawa ke Kalsel, sehingga Madrasah dan Pondok Pesantren juga bisa menikmati APBD. Ini merupakan upaya kita bersama, mudah-mudahan mendapat ridho dari Allah SWT, sehingga apa yang kita perjuangkan dapat tercapai,” tuturnya, Selasa (11/8/2020).
Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini menjelaskan, sebelumnya DPRD Provinsi Kalsel telah membuat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Fasilitasi Pendidikan Penguatan Karakter.
Saat ini, Raperda tersebut masih dalam tahap registrasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, sedangkan langkah terdekat yang akan diambil, DPRD Provinsin Kalsel dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Tahun Anggaran 2021 akan memanggil Dinas Pendidikan dan Bappeda Provinsi Kalsel untuk membahas hal ini.
[MBN]
