BIMATA.ID, Jakarta – Direktur Eksekutif Nurjaman Center Indonesia Demokrasi (NCID), Jajat Nurjaman mengatakan, kemarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas lemahnya serapan anggaran Covid-19, yang baru teralisasi 20 persen atau Rp 141 triliun dari total anggaran sebesar Rp 695 triliun menimbulkan beragam spekulasi.
Pertama, selama ini publik diberikan informasi atas berbagai sikap geram yang diperlihatkan oleh Presiden Jokowi tentang rendahnya serapan anggaran Covid-19. Namun, Pemerintah sendiri seolah menutupi pangkal dari permasalahan tersebut. Sehingga, memunculkan isu liar, salah satunya tentang apakah benar Pemerintah masih mempunyai anggaran sebesar Rp 659 triliun untuk penanganan Covid-19.
Kedua, kegagalan berulang ini menunjukan sisi lemah Presiden Jokowi sebagai Kepala Pemerintah. Pasalnya, Presiden Jokowi sudah berulang kali memerintahkan para Menteri untuk bekerja sesuai dengan arahanya. Namun, faktanya para Menteri selalu gagal dalam memenuhi target yang diberikan oleh Presiden Jokowi. Dalam hal tersebut, yang menjadi pertanyaan apakah Presiden Jokowi yang tidak mampu memimpin bawahannya atau memang para Menteri sengaja membangkang.
Terakhir, Presiden Jokowi telah salah memilih orang untuk mengisi Kabinet Indonesia Maju. Meskipun pada dasarnya, posisi seperti Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Menteri Kesehatan (Menkes), dan Menteri UMKM adalah bagian dari kalangan profesional. Akan tetapi, berdasarkan hasil kinerja mereka yang tidak optimal, seharusnya Presiden Jokowi bisa mengambil langkah tegas. Apalagi tanpa adanya beban politis, tentu akan lebih memudahkan Presiden Jokowi untuk mengambil keputusan dengan mendepak Menteri yang tidak dapat memberikan hasil kinerja yang maksimal.
“Ketegasan seorang pemimpin negara tidak cukup hanya dengan mengumbar kemarahan atas kinerja Menteri dihadapan publik. Karena yang dibutuhkan saat ini adalah pemimpin tegas dan mampu menghadirkan solusi atas berbagai permasalahan yang ditimbulkan akibat Covid-19. Saya kira, ini bukan lagi momentum untuk mencari panggung, jika dirasa tidak puas atas kinerja Menteri, maka sebaiknya Jokowi segera melakukan reshuffle,” kata Jajat dalam keterangan tertulis kepada redaksi bimata.id, Jakarta, Rabu (5/8/2020).
[MBN]
