BIMATA.ID, JAKARTA- Ketua HKTI Jumantoro mengungkapkan bahwa harga komoditi pertanian terjun bebas, pupuk subsidi amblas, dan petani tertindas.
“Kita berharap regulasi yang pasti terkait pertanian ini, salah satu contohnya soal pupuk subsidi,” kata Jumantoro.
Jumantoro menjelaskan, upaya pemerintah pusat saat ini dinilai baik olehnya. Alokasi Pupuk bersubsidi tahun ini berkurang jika dibandingkan tahun lalu.
“Akan tetapi kondisi saat ini seperti pupuk subsidi khusus urea saja, alokasinya pada tahun 2019, 90 ribu ton. Tapi tahun ini, pemerintah dengan alasan macam-macam, Jember alokasi (pupuk subsidinya) 47 ribu ton. Alhamdulillah 50 persen terjadi pengurangan pupuk subsidi,” sebutnya.
Dirinya mengaku pasrah dengan kondisi pengurangan subsidi tersebut. “Tapi harusnya harga komoditi pertanian ada jaminan harga yang pasti. Ini harus imbang. Jangan hanya menyuruh petani meningkatkan ketahanan pangan, tapi subprodinya pupuk malah dibatasi,” ungkapnya kecewa.
“Bagaimana mau menuju kemandirian pertanian, jika kami petaninya tidak dimanusiakan, ini terjadi,” tegasnya.
Persoalan yang dihadapi petani, lanjut Jumantoro, terkesan dianak tirikan. Kartu tani yang menjadi program pemerintah dinilai ribet.
“Apalagi kartu tani yang katanya rekomendasi dari BPK dan KPK, atau apalah itu. Gak usahlah tu kartuan. Tapi ayolah ada, solusi konkret. Kondisi kartu ini malah merepotkan,” sebutnya.
Lebih jauh Jumantoro menyampaikan, terkait pendampingan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dulu disebut Dinas Pertanian, dinilai tidak masif dalam melakukan pendampingan terhadap petani. Entah apakah itu terkait penerapan teknologi pertanian, ataupun pelatihan pembuatan pupuk organik.
“Itu hanya bersifat proyek, di atasnya (pemerintah daerah) pro, petaninya seyek (semakin terpuruk). Karena harusnya jika pelatihan (pembuatan pupuk organik), harusnya dikawal sampai akhir bagaimana produksinya. Karena petani itu harus kontinu, apakah memberikan hasil peningkatan produksi atau malah membunuh,” ungkapnya.
