BIMATA.ID, Jakarta – Direktur Eksekutif Nurjaman Center Indonesia Demokrasi (NCID), Jajat Nurjaman menuturkan, keputusan Pemerintah dalam memberikan bantuan langsung tunai (BLT) di tengah pandemi Covid-19 merupakan langkah yang tepat.
Selain dapat meminimalisir terjadinya penyelewengan anggaran, cara ini dirasa cukup efektif untuk dapat menghidupkan roda perekonomian yang saat ini sedang terpuruk.
“Bantuan yang selama ini dilakukan Pemerintah melaui program Bansos dan pembagian sembako sangat rawan terjadi penyelewengan. Hal ini ditengarai akibat tidak adanya transparansi dari jumlah bantuan yang diberikan. Selain itu, program pembagian sembako tidak memberikan dampak perekonomian, karena semua pengadaannya hanya melibatkan sekelompok orang tertentu,” tuturnya, dalam keterangan tertulis kepada redaksi bimata.id, Jumat (28/8/2020).
Jajat mengatakan, secara tidak langsung patut diakui, apa yang dilakukan oleh Pemerintah saat ini melalui program pemberian BLT secara tidak langsung merupakan penjiplakan dari program era Presiden RI ke-5, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), meskipun terdapat perbedaan yang cukup mencolok mengenai perbedaan situasinya.
Kendati demikian, ada hal yang cukup menarik, yakni sikap PDIP yang merupakan partai Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), jika sebelumnya melakukan penolakan keras terhadap program BLT, tapi akhirnya mau tidak mau harus mengakui jika program BLT cukup efektif.
“Kondisi pandemi ini memaksa perputaran roda perekonomian terhambat, melalui program BLT ini diharapkan tidak hanya meringankan beban dari rakyat, tapi mampu menggerakan roda perekonomian. Untuk itu, sebaiknya berbagai kebijakan lain, seperti pembagian sembako baiknya dihentikan dan semaunya dirubah menjadi bantuan langsung tunai,” katanya.
[MBN]