BIMATA.ID, JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kepada seluruh aparat hukum untuk tidak memanfaatkan hukum di Indonesia yang dianggap tidak sinkron satu sama lain.
“Tapi saya peringatkan sebagai penegak hukum dan pengawas. Ini saya sudah sampaikan berkali-kali jangan pernah memanfaatkan hukum yang tidak sinkron ini, Yang belum sinkron ini untuk menakut-nakutii eksekutif, untuk menakut-nakuti pengusaha dan masyarakat. Penyalahgunaan regulasi untuk menakut-nakuti dan memeras inilah yang membahayakan pembangunan nasional,” katanya.
Jokowi menegaskan bahwa aparat yang bermain ‘belakang’ akan secara langsung menjadi musuh negara. Pemerintah tidak akan memberikan toleransi bagi aparat yang memanfaatkan sesuatu yang bukan haknya.
“Saya peringatkan aparat penegak hukum dan pengawas yang melakukan seperti itu adalah musuh kita semua, musuh negara, saya tidak akan memberikan toleransi kepada siapapun yang melakukan pelanggaran ini,” jelasnya.
Rumitnya birokrasi faktanya telah membuat pelayanan kepada masayrakat menjadi sulit. Tak hanya itu, birokrasi yang menggemuk pun pada akhirnya menghabiskan anggaran negara.
“Terlalu banyak eselon akan semakin memperpanjang birokrasi, akan semakin memecah anggaran dalam unit-unit yang kecil dan sulit pengawasannya dan anggaran hanya habis untuk hal-hal rutin saja,” katanya.
Jokowi menginginkan alokasi anggaran pemerintah ditujukkan untuk pembiayaan program strategis, dan relevan untuk membawa lompatan bagi Indonesia untuk menjadi maju.
“Saya minta anggaran untuk membiayai yang strategis, yang relevan dengan kebutuhan kita, yang menjawab kepentingan masyarakat dan yang membawa lompatan kemajuan bagi negara,” tegasnya.