BIMATA.ID, Banten – Gubernur Banten Wahidin Halim mengaku tak sepakat jika ada Kabupaten/Kota di Banten melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Tatap Muka di tengah Pandemi Covid-19. Terlebih jika tidak ada kajian dan sarana dan prasarana yang tak menunjang.
Hal itu jelas bertolak belakang dengan keputusan Pemerintah Kota Serang dan Kabupaten Lebak yang telah melakukan KBM Tatap Muka.
“Kaji dulu Gurunya harus diswab (skrining Covid-19, red), fasilitasnya, termasuk juga sistem dan kurikulumnya,”kata Wahidin usai Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Wilayah Banten 2020, di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Rabu, (19/8/2020).
Menurutnya, situasi saat ini merupakan kondisi abnormal. Pemerintah juga tidak sengaja melakukan pembelajaran jarak jauh.
Kondisi ini sama halnya ketika tahun 1966. Di mana Wahidin mengaku harus belajar di rumah karena kondisi politik.
“Jangan sampai berdampak. Bukan pembodohan,” katanya.
Wahidin mengaku akan menindaklanjuti dengan berkirim surat kepada bupati/walikota yang telah mengijinkan kelas tatap muka tentang kesiapannya.
“Kalau kita tidak taat, ini kan kebijakan nasional. Untuk SMA, SMK, dan SKh yang menjadi kewenangan Provinsi Banten kemungkinan dibuka pada bulan Desember,” cetusnya.
Editor : Ozie
