BeritaNasional

FSGI : Pemerintah Harus Bersatu untuk Beri Fasilitas Pendidikan di Masa Pandemi

BIMATA.ID, Jakarta – Wakil Sekjen Federasi Guru Indonesia (FSGI) Satriwan Salim mengusulkan agar pemerintah fokus meningkatkan kualitas pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Pasalnya, baru dibuka tiga hari, kini sekolah menjadi klaster baru Covid-19. Di antaranya adalah klaster sekolah di Tulungagung, Lumajang, Kalimantan Barat, Tegal, Cilegon, Sumedang, dan Pati.

Menurut Satriwan, persoalan PJJ yang belum optimal saat ini didominasi oleh PJJ luar jaringan (luring). Untuk itu, pemerintah yakni Kemdikbud perlu melakukan koordinasi lintas kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda).

“Harus ada gotong royong lintas kementerian untuk menjawab persoalan seperti tidak ada jaringan internet, siswa tidak punya gawai, dan guru kesulitan akses menuju rumah siswa. Jadi setiap kementerian dan lembaga harus bersatu untuk memberi pelayanan yang dibutuhkan siswa,” ujarnya kepada Wartawan, Kamis (13/8/2020).

Ia memahami bahwa PJJ tidak selalu menggunakan internet dan gawai, tetapi tugas pemerintah harus fokus memenuhi sesegera mungkin kebutuhan siswa akan kebutuhan akses. Jika tidak dilakukan, maka akan ada kesenjangan yang lebar antara kualitas PJJ dalam jaringan (daring) dan luring.

“Adanya kesenjangan pendidikan yang semakin lebar ini karena siswa yang melaksanakan PJJ luring semakin tidak terlayani. Ini butuh intervensi dari negara,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemdikbud, Evy Mulyani mengatakan, walaupun berada di zona hijau dan kuning, satuan pendidikan tidak dapat melakukan pembelajaran tatap muka tanpa adanya persetujuan dari pemda/kanwil, kepala sekolah, komite sekolah dan orang tua.

“Jika orang tua tidak setuju maka peserta didik tetap belajar dari rumah dan tidak dapat dipaksa,” kata Evy.

Ia menuturkan, jika satuan pendidikan terindikasi dalam kondisi tidak aman atau tingkat risiko daerah berubah, maka pemda wajib menutup kembali satuan pendidikan. Implementasi dan evaluasi pembelajaran tatap muka adalah tanggung jawab pemda yang didukung oleh pemerintah pusat.

Editor : Ozie

Tags

Related Articles

Bimata
Close