BIMATA.ID, Jakarta – Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) meminta Pemerintah untuk memberikan perhatian lebih kepada masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah.
Dengan anggaran yang tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2021, yakni anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mencapai Rp 356,5 triliun, yang diperuntukkan bagi skema-skema perlindungan sosial sebesar Rp 110,2 triliun, dukungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar Rp 48,8 triliun, pembiayaan korporasi Rp 14,9 triliun, dan insentif dunia usaha sebesar Rp 20,4 triliun.
Melalui anggaran tersebut, Fraksi Partai Gerindra DPR RI berharap, masyarakat menengah ke bawah harus dipastikan menjadi pihak yang menerima manfaat. Hal ini penting, agar mereka tidak menjadi kluster baru penambahan jumlah masyarakat miskin.
Kemudian penyuntikan dana untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga harus cermat, sehingga modal kerja benar-benar digunakan secara produktif dan akhirnya berkontribusi terhadap pendapatan negara.
Apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo tentang Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi sebagai tema kebijakan fiskal tahun 2021. Dengan tema ini, maka dijabarkan dalam RAPBN TA 2021 ke dalam arah kebijakan, mulai dari mempercepat PEN akibat pandemi Covid-19, mendorong reformasi struktural, mempercepat transformasi ekonomi menuju era digital, serta pemanfaatan dan antisipasi perubahan demografi.
Selain itu, dalam RAPBN 2021, Pemerintah menambahkan fokus pembangunan kesehatan, pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi, infrastruktur, ketahanan pangan, dukungan perlindungan sosial, dan pariwisata. Namun, Fraksi Partai Gerindra berharap, Pemerintah bisa mengutamakan fokus pada ketahanan pangan.
“Struktur perekonomian makin maju dan kokoh, ditandai dengan daya saing perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri, pertanian, kelautan, dan sumber daya alam, dan sektor jasa,” kata Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Kamrussamad, saat Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN Tahun Anggaran (TA) 2021 beserta Nota Keuangan, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (25/8/2020).
Oleh karena itu, yang dituju adalah kedaulatan pangan, sehingga bila terpenuhi, maka kebutuhan pangan kita dipenuhi dari kegiatan pertanian dalam negeri.
“Jadi tanpa import dan bisa jadi kita lebih unggul dari negara lain,” imbuh Kamrussamad.
[MBN]
