BIMATA.ID, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) meminta Pemerintah untuk meningkatkan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan cermat. Hal ini untuk mengantisipasi ketidakpastian dalam penyusunan APBN Tahun Anggaran (TA) 2021 di tengah pandemi Covid-19.
“Pada prinsipnya, APBN merupakan sebuah instrumen penting dalam peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” tutur Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Puan Maharani, seusai rapat paripurna dengan agenda pandangan Fraksi atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggung jawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2019 yang diajukan Pemerintah, Selasa (18/8/2020).
“Melalui APBN, rakyat bisa merasakan kehadiran negara melalui peningkatan pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan, serta layanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan yang diperlukan khususnya pada masa pandemi Covid-19 ini,” tambah Puan.
Berdasarkan Laporan Realisasi (BLR) APBN TA 2019, diketahui bahwa Realisasi Pendapatan Negara (RPN) mencapai 90,6 persen, yaitu sebesar Rp 1.960,6 triliun. Capaian tersebut meningkat 0,9 persen atau Rp 16,9 triliun dibandingkan dengan RPN TA 2018.
Adapun pencapaian makro Pemerintah atas pengelolaan APBN TA 2019, yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai angka 71,92 persen, tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,28 persen, persentase penduduk miskin sebesar 9,22 persen, dan rasio gini yang membaik pada angka 0,38 persen.
Meski demikian, Realisasi APBN TA 2019, memperlihatkan bahwa Pemerintah masih harus terus meningkatkan kinerja dalam mengelola APBN. Namun, tetap memenuhi prinsip transparansi, sehingga APBN lebih tepat sasaran dan tepat manfaat bagi kesejahteraan rakyat.
“Perencanaan harus cermat dan ditajamkan, dalam menetapkan target pendapatan negara, penyusunan alokasi belanja, dan skenario pembiayaan defisit,” jelas Puan.
Dalam rapat tersebut, sembilan Fraksi menyatakan pandangan dengan kesimpulan setuju untuk dilanjutkan. Kemudian, rapat kembali dilaksanakan tanggal 25 Agustus 2020, dengan agenda tanggapan Pemerintah tentang Pertanggung jawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2019, serta pandangan umum Fraksi tentang Rancangan APBN TA 2021 dan nota keuangan.
[MBN]