BIMATA.ID, Jakarta – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Muhaimin Iskandar menyatakan, DPR RI mendorong Pemerintah memanfaatkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran (TA) 2021 untuk terus menggenjot pembangunan di sektor ekonomi, khususnya pembangunan sumber daya manusia (SDM).
Pria yang akrab disapa Cak Imin ini menyampaikan, DPR RI mengapresiasi komitmen Pemerintah dalam pemulihan ekonomi. Hal ini sebagaimana tercermin dalam RAPBN yang disampaikan di hadapan Anggota DPR RI.
“Hanya, realisasi harus cepat dan tepat agar target pertumbuhan tidak meleset,” ucapnya, Selasa (18/8/2020).
Dengan begitu, pembangunan sektor ekonomi yang terus digenjot Pemerintah tidak boleh melalaikan, serta mengabaikan pembangunan sektor SDM. Pembangunan manusia harus menjadi salah satu paradigma utama Pemerintah dalam pembangunan yang dicanangkan.
Oleh karenanya, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menguraikan, masyarakat menengah ke bawah harus menjadi prioritas utama dalam desain besar pembangunan nasional dan pandemi Covid-19 harus menjadi momentum untuk perbaikan di semua lini.
Cak Imin mencontohkan, dalam RAPBN TA 2021, anggaran pemulihan ekonomi mencapai Rp. 356,5 triliun. Anggaran tersebut salah satunya diperuntukkan skema-skema perlindungan sosial sebesar Rp. 110,2 triliun. Selain itu untuk dukungan UMKM sebesar Rp. 48,8 triliun, pembiayaan koperasi Rp. 14,9 triliun, dan insentif dunia usaha sebesar Rp. 20,4 triliun.
“Dengan anggaran sebesar itu, masyarakat menengah ke bawah harus dipastikan menjadi pihak yang menerima manfaat. Hal ini penting, agar mereka tidak menjadi klaster baru penambahan jumlah masyarakat miskin, meski memang sangat rentan,” urainya.
Kemudian Cak Imin menilai, problem kesemrawutan data harus dibereskan, sehingga bantuan sosial (Bansos) tidak tepat dan salah sasaran tidak terjadi lagi.
“Selain tentu kelambatan dalam realisasi karena problem birokrasi. Ini harus dibenahi,” tandasnya.
[MBN]