BIMATA.ID, Sumatera Barat – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Sumatera Barat, H.Hidayat,S.S M H mengatakan, rapat dilakukan untuk harmonisasi dengan Pemprov Sumbar. membahas Proses Rancangan Peraturan daerah (Ranperda) New Normal dengan kearifan lokal berdasarkan kasus positif covid-19 yang masih banyak terkonfirmasi Sumbar.
Selain itu, Ranperda dibuat karena masih banyak masyarakat yang tidak disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Sehingga dibutuhkan regulasi yang kuat dalam bentuk perda.
“Perda itulah yang bisa mengakomodir kebutuhan pemberian sanksi pidana, itu yang menjadi landasan berpikirnya,” katanya di Gedung DPRD Sumbar, Selasa, (25/8/2020).
Ranperda itu rencananya tidak hanya dirancang hanya untuk masa pandemi covid-19, tetapi juga untuk menghadapi masa wabah lainnya. Pandemi wabah menurutnya bisa saja muncul di masa yang akan datang seperti Mers Cov, Flu Burung, atau lainnya.
“Kita tidak perlu Perda baru lagi nanti, cukup dengan mengacu menyesuaikan dengan peraturan perundangan terkait wabah tertentu di masa tertentu,” Pungkas Hidayat.
Editor : Ozie
