BIMATA.ID, JAKARTA- Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (KHTI) Pamekasan, Madura, Jawa Timur, mendesak agar Pemkab atau Bupati melakukan turba dan pengawasan dalam tata niaga tembaakau.
Bupati Pamekasan, H. Badrut Tamam mengatakan, Idealnya, Pemerintah Kabupaten Pamekasan terus mencari solusi yang berpihak pada petani. Itu, untuk memberikan jaminan terhadap stabilitas harga pembelian tembakau. mengingat masa panen sudah tiba dan pabrikan sudah ada yang melakukan pembelian di lapangan.
Dengan menguatkan serapan dari setiap gudang dan pabrikan yang ada. Sehingga bisa meningkatkan jumlah serapan. Selain itu, pemkab harus hadir dan aktif memantau transaksi yang ada melalui mekanisme yang jelas.
“Kami, akan intensif memantau kegiatan transaksi di gudang. Saya siap, turun ke bawah memantau prosesnya,” katanya.
Sebagai landasan hukum dalam transaksi tembakau sudah ada peraturan daerah/ Perda sehingga teknis timbangan dan penentuan harga lainnya.
“Upaya lainnya, saya sudah komunikasi dengan dirjen Bea Cukai, agar penindakan cukai di Pamekasan jangan asal tembak. Namun, harus dengan pola pembinaan dan persuasif,” ungkapnya.
