BIMATA.ID, Jakarta – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) menuturkan, selain menguji ketahanan kesehatan, sosial, dan ekonomi, maka pandemi Covid-19 juga turut menguji ketahanan demokrasi. Di satu sisi, hak konstitusional masyarakat tidak boleh diciderai, namun di sisi lain pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 juga tidak boleh menjadi kluster baru bagi penyebaran Covid-19.
“Dari segi kandidat dan partai politik pendukung, dituntut untuk semakin bijak dalam berkampanye. Dari semula mengandalkan besarnya kerumunan massa, diubah menjadi mengandalkan platform teknologi informasi. Dari semula mengedepankan jargon dan hiburan, menjadi mengandalkan ide dan gagasan,” tuturnya, saat mengisi Webinar ‘Pelaksanaan Pilkada di Masa Pandemi Covid-19’, Kamis (6/8/2020).
Selanjutnya, menurut Bamsoet, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sebagai penyelenggara Pilkada Serentak telah berkomitmen mengedepankan protokol kesehatan. Di antaranya melalui pemberlakuan rapid test atau Real Time Polymerase Chain Reaction (RT–PCR) bagi petugas, penggunaan alat pelindung diri (APD), penyediaan sarana sanitasi, pengecekan kondisi suhu tubuh, pengaturan menjaga jarak, pengaturan larangan berkerumun, dan beberapa penerapan protokol kesehatan lainnya.
“Selain untuk meneguhkan demokrasi, pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tak bisa ditunda ke tahun 2021. Karena bisa terjadi kemubaziran anggaran 2020 yang telah dicairkan mencapai Rp 4 triliun. Penyelenggaraan Pilkada di masa pandemi tak hanya dilakukan Indonesia, negara dunia lainnya pun mau tak mau harus melakukan hal serupa. Seperti Perancis, Jerman, Polandia, Israel, Amerika Serikat, Korea Selatan, Singapura, hingga Bangladesh,” lanjutnya.
Bamsoet menguraikan, tantangan lainnya adalah menjaga tingkat partisipasi pemilih untuk tidak menurun. Oleh karenanya, diperlukan sosialisasi yang masif untuk memotivasi dan meyakinkan pemilih bahwa penyelenggaran Pilkada Serentak 2020 telah didesain sedemikian rupa sehingga aman dari resiko terpapar Covid-19.
“Diperkirakan 80 persen petahana akan maju kembali dalam kontestasi Pilkada. Tak menutup kemungkinan terjadinya politisasi bantuan sosial sebagai alat kampanye terselubung. Dampak pandemi yang menghantam kehidupan perekonomian rakyat semakin meningkatkan resiko terjadinya praktik money politics. Ketidakadilan kontestasi politik dan potensi peningkatan money politics tersebut, tentunya akan mengurangi kualitas kehidupan demokrasi kita,” urainya.
Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini menerangkan, berbagai tantangan tersebut tidak menutup tantangan klasik lainnya, seperti data pemilih, logistik, dan konflik antar pendukung.
“Saya juga meyakini, masa pandemi adalah ujian bagi kita untuk dapat melompat lebih jauh ke depan. Bagaimana kedewasaan kita dalam merespon ujian tersebut, akan sangat menentukan wajah masa depan bangsa dan negara kita. Saat ini yang sangat kita butuhkan adalah kesamaan cara pandang dan kesadaran kolektif untuk membangun semangat solidaritas dan jiwa gotong royong dalam segala aspek kehidupan,” jelasnya.
[MBN]