BIMATA.ID, Jakarta – Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Andre Rosiade, meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI, Erick Thohir untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi di PT Perikanan Nusantara (Perinus). Permintaan ini disampaikan imbas dari aksi kontraktor yang nginep di trotoar berhari-hari.
“Banyak yang me-WA saya tentang Perinus. Pak Menteri, ini penting, karena ada orang yang tidak dibayar haknya. Saya dengar ini keputusan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) Komisaris dan Direksi,” kata Andre kepada Erick Thohir, dalam rapat kerja (Raker) Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN, di Gedung Nusantara I DPR RI, Jakarta, Kamis (27/8/2020).
Legislator Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini meminta Erick segera memanggil Direksi dan Komisaris PT Perinus untuk menyelesaikan masalah ini. Jangan sampai berlarut-larut dan berakibat pada yang mogok makan.
“Tolong ini segera diselesaikan, Pak Menteri. Carikan jalan keluarnya segera,” ujar Andre.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) ini bahkan menyebut adanya orang yang mogok makan tentu akan membuat nama Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) jatuh di mata publik.
“Ini orang masih mogok makan. Kasihan Presiden Jokowi, karena ujungnya ini akan kena ke Presiden kalau tak diselesaikan. Apalagi saya dengar, pembangunan ini atas persetujuan Direksi dan Komisaris dalam RUPS,” pungkas Andre.
Sementara itu, Menteri BUMN RI, Erick Thohir awalnya merasa permasalahan tersebut sudah diselesaikan oleh manajemen PT Perinus. Namun, karena Andre Rosiade menyebut mogok makan masih berlangsung, maka Erick mengaku akan segera menyelesaikan.
“Kami akan coba cek lagi dan akan selesaikan,” tutur Erick, Kamis (27/8/2020).
Diketahui, seorang yang bernama Abdul Malik Thalib melakukan aksi mogok makan di depan gedung PT Perinus sejak Rabu (26/8/2020). Dalam keterangannya, sudah 16 bulan pekerjaan membangun Restoran Anaya yang diminta BUMN Perikanan Nusantara selesai.
“Namun, hingga saat ini apa yang harusnya menjadi hak saya sebesar Rp 2,6 miliar, sebagaimana ada dalam kontrak kerja tidak dibayar oleh BUMN itu,” ungkap Abdul dalam keterangan tertulis kepada awak media.
Akibatnya, dia harus berutang sana sini dan hidup berpindah-pindah karena dikejar oleh penagih utang. Tidak hanya itu, sekarang semua anaknya berjumlah tiga orang juga sudah berhenti sekolah. Penderitaan semakin bertambah dengan situasi pandemi Covid-19 ini.
[MBN]
