BIMATA.ID, Jakarta – Keputusan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) menugaskan Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Prabowo Subianto untuk menggarap program lumbung pangan nasional menimbulkan tanda tanya.
Hal itu menimbulkan dugaan, bahwa keputusan tersebut terindikasi ada kesepakatan atau deal pasca Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 lalu. Mengingat, ketahanan pangan merupakan salah satu konsep yang diusung oleh Prabowo saat menjadi calon Presiden (Capres).
Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, penunjukan Prabowo dalam menggarap program lumbung pangan nasional bukan bagian dari deal pasca Pilpres. Tapi, penunjukan ini berkaitan dengan konsep ketahanan pangan yang pernah ditawarkan Prabowo ke Jokowi sebelum menjadi Menteri.
“Kalau kemudian ada pertanyaan apakah itu termasuk deal, kemarin itu kita tidak ada deal. Tapi kita menawarkan konsep memperkuat pertahanan, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan beberapa lagi,” katanya, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, dikutip dari kumparan[dot]com, Kamis (9/7/2020).
Dasco menilai, konsep ketahanan pangan yang ditawarkan Prabowo ke Jokowi memiliki manfaat yang baik bagi kelangsungan hidup masyarakat Indonesia di masa yang akan datang, sehingga Jokowi menjadikannya sebagai bagian dari visi dan misi.
“Dan saya pikir mungkin ada konsep yang kemudian dianggap bagus lalu dijadikan misi oleh Presiden. Dan itu sah-sah saja menurut saya, tidak melanggar aturan dan UU yang ada,” lanjutnya.
Kemudian Wakil Ketua DPR RI ini menjelaskan, penunjukan Prabowo juga karena ketahanan pangan merupakan bagian dari pertahanan negara. Dan ini merupakan salah satu tugas dan fungsi Prabowo sebagai Menhan RI.
“Kalau ditanya alasan Presiden Jokowi menunjuk Pak Prabowo, itu ada kaitannya dengan pertahanan negara. Terutama ketahanan di bidang pangan,” urainya.
Dasco menuturkan, program lumbung pangan nasional merupakan bagian dari cadangan logistik strategis dan salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional. Oleh karenanya, maka diharapkan Indonesia bisa berdaulat secara pangan dan tidak tergantung dari negara lain.
Selain Prabowo, Jokowi juga menugaskan Menteri BUMN RI, Erick Thohir dan Menteri PUPR RI, Basuki Hadimuljono untuk mengelola lumbung pangan. Juru Bicara (Jubir) Menhan RI, Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI diberi tanggung jawab untuk mengurusi lumbung pangan nasional di dua Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah.
Dengan adanya peran Kemenhan RI, maka personel TNI diharapkan dapat terjun langsung di program lumbung pangan, yang akan menjadi cadangan logistik Indonesia ini.
“Kemenhan diberikan tanggung jawab oleh Presiden sebagai leading sector untuk memperkuat Food Estate,” ujarnya, Selasa (7/7/2020).
