BIMATA.ID, Jakarta – Direktur Eksekutif Nurjaman Center Indonesia Demokrasi (NCID), Jajat Nurjaman, mengkritisi kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terkait penerimaan siswa baru di sekolah negeri.
Saat ini, kebijakan itu telah menjadi sumber kegaduhan di masyarakat, sehingga menimbulkan beragam spekulasi.
“Pertama, pihak yang paling bertanggung jawab dalam hal ini adalah Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Sebagai kepala pemerintahan di Jakarta, harusnya Anies bisa lebih peka akan permasalahan pendidikan. Apalagi, backgroundnya Anies berasal dari dunia pendidikan. Masalah pendidikan ini bersinggungan langsung dengan masyarakat, sehingga kebijakan yang keliru jelas akan sangat merugikan masyarakat khususnya warga DKI Jakarta,” tegas Jajat, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (3/7/2020).
Selanjutnya Jajat menilai, Gubernur Provinsi DKI Jakarta sudah salah dalam menempatkan Nahdiana sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
“Kedua, Anies salah pilih orang untuk memimpin Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Apapun alasannya, sumber kegaduhan ini berasal dari keputusan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Inilah akibatnya, jika pejabat negara dipilih asal tunjuk atau bisa jadi ada keteledoran, sehingga Anies terlalu percaya dengan data ABS (asal bapak senang) yang disuguhkan bawahannya,” lanjut Jajat.
Dan terakhir, sebagai Gubernur Provinsi DKI Jakarta, maka Anies harus bertanggung jawab atas semua kekacauan tersebut. Akan tetapi, juga harus dibarengi dengan mengeluarkan kebijakan baru, salah satunya dengan memecat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
Apabila hal tersebut tidak dilakukan, maka dapat memunculkan dugaan bahwa Anies ada permainan dengan Nahdiana dalam penempatan sebagai Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta, yang terkesan mendapat perlindungan khusus dari Gubernur.
[MBN]
