BIMATA.ID, Ambon – Ratusan orang yang tergabung dari Mahasiswa HMI dan Pedagang Kaki Lima (PKL) kembali datangi balai kota Ambon lakukan Aksi terkait pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di kota Ambon tanpa ada kompensasi apapun dari pemerintah kepada masyarakat yang diterapkan sejak tanggal 22 Juni lalu dan telah memasuki hari ke 11.
Pantauan DMS Media Group pada kompleks pelataran kantor walikota Ambon, dalam aksi yang dilakukan, ratusan pendemo ini menilai, kebijakan Walikota Ambon Richard Louhenapessy mengeluarkan peraturan walikota Ambon nomor 18 tahun 2020 tentang penerapan PSBB, membuat banyak masyarakat khususnya para pedagang semakin terpuruk karena tempat usaha harus tutup tanpa ada kompensasi yang diberikan pemerintah kota Ambon guna memenuhi kebutuhan hidup selama penutupan tempat usaha mereka.
Saat tiba di balai kota Ambon pendemo dihadang oleh aparat keamanan dari petugas Satpol PP kota Ambon di depan pintu masuk kantor walikota, mereka tidak diizinkan masuk untuk menyampaikan tuntutan dalam kompleks kantor, hal ini memicu aksi saling dorong dengan petugas di depan pintu masuk.
Aksi saling dorong antara pendemo dengan petugas Satpol PP kota Ambon, hampir berakhir ricuh karena adanya aksi tarik dan dorong dari petugas dengan beberapa pendemo yang memaksakan diri untuk masuk ke dalam kompleks balai kota.
Salah satu perwakilan mahasiswa dalam menyampaikan orasinya di depan pintu masuk balai kota Ambon, secara tegas mengatakan pemerintah kota Ambon dalam hal ini walikota Ambon Richard Louhenapessy dinilai lepas tangan terkait bantuan sosial kepada masyarakat terutama saat pemberlakuan PSBB di kota Ambon.
“Pemerintah daerah termasuk walikota lepas tangan terhadap bantuan sosial sudah berapa banyak beta tanya bapak-bapak pemerintah daerah memberikan bantuan, walikota dengar ka seng” Ungkap Pendemo. dikutip dari radiodms com, Kamis 02/07/2020.
Selain para pendemo menuntut adanya kompensasi dari pemerintah kota kepada masyarakat, pendemo juga menuntut ada transparan dari pemerintah soal penggunaan anggaran penanganan covid di kota Ambon yang sampai saat ini telah mencapai angka 20,2 miliar rupiah namun tidak jelas dipakai buat apa saja peruntukannya.
Harapan para pendemo untuk bertemu langsung dengan walikota, tidak terpenuhi dan mereka hanya dapat berorasi di depan pintu masuk karena aparat keamanan tidak mengizinkan masa untuk masuk ke dalam kompleks balai kota Ambon.
Berulang kali aksi demo dilakukan masa ke balai kota Ambon terkait sejumlah kebijakan walikota dalam masa pandemi covid, namun walikota tidak pernah menemui para pendemo tanpa ada penjelasan yang jelas dari pihak pemerintah kota Ambon, soal ketidakhadiran walikota untuk menemui para pendemo.DMS.
Ozie
