BIMATA.ID, JAKARTA- Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto diminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggarap lumbung pangan. Hal itu dinilai akan memunculkan tumpang tindih kebijakan karena setara dengan tugas Menteri Pertanian (Mentan).
“Ini yang kita sesalkan dari penugasan Jokowi terhadap Prabowo tersebut. Ini akan terjadi tumpang tindih kebijakan. Di satu sisi Prabowo sebagai Menhan bertugas mengurusi Kemenhan. Namun, di sisi yang lain, diminta Jokowi urus lumbung pangan. Ini penugasan yang tak bagus. Karena soal lumbung pangan itu, harusnya Jokowi perintahkan Mentan, bukan Menhan,” kata pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, kepada wartawan, Kamis (9/7/2020).
Ujang mengatakan memang Prabowo pernah menjadi Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (KHTI). Meski begitu, hal tersebut tidak bisa dikaitkan dengan kondisi saat ini karena amanah yang diberikan Prabowo di Kabinet Indonesia Maju adalah pada bidang pertahanan, bukan soal pangan.
“Walaupun Prabowo pernah jadi Ketum HKTI, itu di masa lalu. Saat ini Prabowo sebagai Menhan. Tugasnya bukan untuk mengembangkan lumbung pangan, tapi menjaga pertahanan negara,” ujarnya.
“Kasihlah persoalan lumbung pangan itu ke Mentan agar tak terjadi tumpang tindih kebijakan. Dan agar tak menjadi masalah di kemudian hari. Berikan porsi kepada kementerian terkait. Bukan memberikan porsi kepada menteri yang tak ada hubungannya dengan persoalan pangan. Kalau penugasan itu terjadi, berarti Prabowo cocok jadi Mentan,” lanjut Ujang.
Berbeda dengan Ujang, pengamat politik Hendri Satrio menilai bisa saja Prabowo menggarap program dari Kementerian Pertanian. Sebab, program ketahanan pangan itu merupakan program nasional.
“Banyak kalau dicari korelasinya, kita mesti melihat program nasional itu adalah tanggung jawab Presiden, bukan tanggung jawab kementerian semata. Jadi, kalau kemudian Presiden mau mengkombinasikan gelagat koordinasi para menteri, ya nggak apa-apa,” sebut Hendri, terpisah.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyentil kinerja para menterinya. Jokowi menyinggung sistem bekerja dari rumah atau work from home (WFH) yang dilakukan selama ini justru tampak seperti cuti.
Pernyataan itu disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas bersama menteri dan kepala lembaga negara mengenai ‘Percepatan Penyerapan Anggaran di 6 Kementerian/Lembaga’ pada Selasa (7/7). Video itu kemudian diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (8/7) kemarin.
“Saya minta kita memiliki sense yang sama. Sense of crisis yang sama. Jangan sampai 3 bulan yang lalu kita menyampaikan bekerja dari rumah, work form home, yang saya lihat ini kayak cuti malah. Padahal pada kondisi krisis, kita harusnya kerja lebih keras lagi,” kata Jokowi, seperti dilihat detikcom, Kamis (9/7).
Kantor Staf Presiden (KSP) menjelaskan soal penunjukan Menhan Prabowo menggarap proyek lumbung pangan nasional. KSP meminta pertahanan tak diartikan secara sempit.
“Pertahanan perlu diartikan secara luas, bukan cuma pertahanan dari ancaman bersenjata, tapi juga ancaman nonbersenjata. Seperti misalnya penyakit, kelaparan,” kata Tenaga Ahli Utama KSP Donny Gahral Adian.
Donny mengatakan, ketika pertahanan diartikan secara lebih luas, wajar jika Presiden Jokowi menunjuk Menhan Prabowo untuk ikut mengelola lumbung pangan nasional.
“Jadi saya kira, ketika pertahanan diartikan secara lebih luas, tidak ada salahnya Presiden menunjuk Kementerian Pertahanan untuk menangani ketahanan pangan. Toh, ini juga akan dikoordinasikan dengan Kementerian Pertanian,” tuturnya.
“Tapi sekali lagi, ini bukan mengambil tupoksi Kementan. Apalagi ini cadangan strategis, artinya sesuatu yang strategis bagi ketahanan pangan kita, dan juga dimobilisasi oleh TNI untuk turut menggarap itu sebagai operasi militer selain perang,” sambung Donny.
