BIMATA.ID, Makassar – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dikabarkan akan memangkas anggaran pelaksanaan Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) 2020 yang dialokasikan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar.
Adapun item anggaran yang disebut akan dipangkas, yakni biaya Debat Publik dan Alat Peraga Kampaye (APK). Sekedar diketahui, kegiatan Debat Publik dilaksanakan sebanyak tiga kali dengan total anggaran sebanyak Rp 600 juta.
Kendati demikian, KPU Kota Makassar tidak menolak rencana penghapusan dan pemangkasan anggaran itu. Akan tetapi, ada kekhawatirkan dari devisi sosialisasi mengenai komitmen dukungan anggaran dari Pemkot Makassar.
“Jujur ada hal yang membuat kami dari pihak pelaksana merasa khawatir. Sebab, pihak Pemkot Makassar meminta poin Debat Publik dihilangkan dalam tahapan,” ucap Komisioner KPU Kota Makassar Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan SDM, Endang Sari, dilansir dari makassartoday[dot]com, Selasa (7/7/2020).
Bahkan KPU Kota Makassar menyebut, ada hak masyarakat yang akan ikut hilang jika debat kandidat itu dihilangkan.
“Kita tentu tidak akan mengindahkan ini, karena debat publik ini menjadi bagian dari hak masyarakat untuk menentukan pilihan. Karena Pilkada ini pertarungan gagasan, pertarungan visi-misi,” jelas Endang.
Dari data yang diperoleh, penawaran penambahan anggaran untuk kebutuhan Pilwalkot Makassar awalnya sebesar Rp 15 miliar. Jumlah tersebut kemudian diturunkan menjadi Rp 11,609 miliar, lalu kembali disesuaikan hingga menjadi Rp 6,8 milliar. Akan tetapi, kemudian Pemkot Makassar kembali tawarkan anggaran Rp 1,2 miliar dengan sejumlah alasan.
Sementara Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin mengaku, belum mengetahui adanya pemangkasan anggaran tersebut.
“Belum terima laporan terkait pemangkasan itu,” pungkas Rudy.
Adapun pemangkasan anggaran oleh Pemkot Makassar tidak terlepas dari adanya pandemi virus corona (Covid-19), dimana sebagian penggunaan anggaran harus tepat.
“Intinya kita ini berada dalam situasi darurat pandemi corona dan ini melanda siapa saja, masyarakat A, masyarakat B. Sehingga saya mengimbau kepada semua teman-teman tolong efisiensi dalam penggunaan anggaran,” tandas Rudy.
Penggunaan anggaran harus dapat dimaksimalkan penggunaannya, sehingga anggaran tidak dipakai secara percuma.
“Pastikan anggaran itu jangan terhambur percuma. Istilah pemangkasan itu bukannya tidak setuju, tetapi itulah tadi kita harus melakukan efesiensi penggunaan anggaran,” tegas Rudy.
Adapun pelaksanaan Pilwalkot 2020, Pemkot Makassar berkomitmen akan ikut mendukung demi terselenggaranya Pilkada yang damai dan aman, terlepas dari upaya yang harus melakukan pemangkasan anggaran.
[MBN]
