BIMATA.ID, Sultra – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian, menagih dua Bupati di Sulawesi Tenggara (Sultra), yang belum juga menuntaskan transfer anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Dua kepala daerah yang ditagih tersebut adalah Bupati Konawe Utara (Konut), Ruksamin dan Bupati Konawe Selatan (Konsel), Surunuddin Dangga.
“Konut ini baru 54,35 persen. Bisa jadi seratus persen kapan ini Pak? Konsel juga ini masih rendah, baru 19,17 persen,” ujarnya, saat membuka rapat koordinasi (Rakor) Pilkada di salah satu hotel di Kota Kendari, Provinsi Sultra, dilansir dari kumparan[dot]com, Kamis (9/7/2020).
Saat dimintai tanggapan, Bupati Konsel, Surunudin mengaku, masih menunggu Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum juga diturunkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) senilai 27 miliar sejak 2018.
“Kami masih menunggu dana bagi hasil Pak, ini kita punya hak-hak DBH dari Kementerian Keuangan sejak 2018 senilai 27 miliar belum diturunkan,” katanya, menjawab pertanyaan Tito.
Namun, Tito menuturkan, DBH tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak memberikan anggaran Pilkada ke Bawaslu. Hal ini dikarenakan Kabupaten Konsel masih memiliki saldo 59 miliar.
“Saya melihat saldo di kas Bapak, per hari ini Bapak punya anggaran 59,12 miliar, kalau alasan Bapak itu masalah DBH dan Kementerian Keuangan tidak menurunkan itu menjadi penghambat, dua-duanya saya akan minta diperiksa,” tegasnya.
“Apakah masalahnya betul-betul karena itu, atau sudah ada proyek yang duluan. Kalau ada proyek, saya perintahkan Kapolda periksa proyeknya,” tambahnya.
Sikap tegas Tito menagih komitmen Kepala Daerah menyangkut anggaran Pilkada, terutama yang melekat pada Bawaslu Sultra ini bukan tanpa sebab. Pasalnya, saat Rakor, Ketua Bawaslu Sultra, Hamiruddin Udu, mengeluh masih ada Kepala Daerah yang belum menyelesaikan transfer dana penyelenggaraan Pilkada.
[MBN]