BIMATA.ID, Jakarta – Direktur Eksekutif Nurjaman Center Indonesia Demokrasi (NCID), Jajat Nurjaman, memberikan tanggapan terkait Program Organisasi Penggerak (POP) yang di gagas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI.
Program itu menuai banyak protes hingga aksi menarik diri dari kalangan organisasi, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).
Menurut Jajat, POP telah menimbulkan permasalahan yang serius dan sebuah kegagalan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI, Nadiem Makarim dalam merancang program.
“Jika boleh jujur, ini mungkin kegagalan kesekian kali yang dilakukan oleh Mendikbud, Nadiem. Namun, yang menarik justru ada perlakuan istimewa dari Presiden, yang terlihat acuh atas kinerja Mendikbud. Padahal, substansi permasalahan dunia pendidikan khususnya dalam masa pandemi ini adalah pemerataan atas hak belajar siswa di beberapa daerah, dengan segala keterbatasannya dalam mengikuti pembelajaran online,” katanya kepada redaksi bimata.id, Senin (27/7/2020).
Jajat menyayangkan, anggaran yang begitu besar dikucurkan Kemendikbud RI dalam mendorong POP tersebut. Jajat juga menilai, Kemendikbud RI seolah tidak peduli atas berbagai permasalahan yang terjadi terhadap dunia pendidikan saat ini.
Salah satu keluhan siswa adalah keterbatasan alat untuk belajar online dan tidak ada ketersediaan quota gratis. Seharusnya ini yang di fokuskan terlebih dahulu, dibandingkan menghambur-hamburkan uang negara hanya untuk uji coba POP yang tidak jelas tujuan dan arahnya.
“Munculnya fenomena ini tidak hanya membuat gaduh, tapi menambah beban masalah baru dalam dunia pendidikan kita saat ini. Saya kira, sepatutnya Presiden tidak baik terus mendiamkan kinerja Menteri yang terbukti gagal. Jika memang diperlukan reshuffle, seharusnya dilakukan dengan segera, karena yang dibutuhkan rakyat saat ini adalah solusi, bukan menambah masalah baru, seperti tontotan atas kegaduhan POP,” tutupnya.
[MBN]
