BIMATA.ID, Jakarta – Memasuki tahun keempat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi, namun masyarakat menilai pemerintah pusat dan daerah setengah hati dalam menyiapkan sistem pendidikan yang setara.
Hal ini diungkapkan Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Abdullah Ubaid Matraji,Di tengah upaya mencapai pendidikan setara, PPDB jalur zonasi hanya kepingan yang harus disatukan dengan kepingan lain untuk membuat kondisi utuh dan ideal.
“Selain zonasi, sebetulnya dibutuhkan ekosistem di mana seluruh kualitas sekolah merata. Sehingga, tidak ada lagi fenomena pendaftar di satu sekolah berjubel, tapi di sekolah lain biasa saja. Empat tahun zonasi, tapi buktinya fenomena itu masih terjadi,” pungkas Ubaid. dalam diskusi virtual, Jumat (3/7/2020).
Sembari sistem zonasi berjalan, pemerintah pusat dan daerah seharusnya melakukan pemerataan kualitas sekolah. Seperti, memperbaiki sarana dan prasarana, metode pendidikan dan kualitas guru. Pelaksanaan jalur zonasi juga harus diperbaiki, agar tidak muncul polemik setiap tahun.
“Ada sekolah yang sarananya berlimpah, tapi ada yang minim. Pemerataan mutu kurang dan yang digaungkan sebatas langkah awal. Masih ada tangga-tangga lainnya. Tapi pemerintah cenderung ambil gampangnya. Korbannya lagi-lagi orang tua dan murid,” tandas Ubaid.
Media Indonesia / ozie
